Total Pageviews

Friday, January 14, 2011

Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Dari: History Comunity.blogspot.com

Blog ini diperuntukan bagi temen-temen yang berminat mengenai sejarah.
Senin, 30 Maret 2009
Kabinet Ali-Wongso-Arifin (Ali 1)


Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam republik weimar jerman dan republik keempat perancis. sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

1.Sejarah terbentuknya

Tanggal 3 Juni 1953 kabinet wilopo demisioner sehingga perlu dibentuk kabinet baru. Oleh karena itu kemudian presiden Soekarno menunjuk Mr. Muhammad Rum dan Sarmidi Mangunsarkoro sebagi formatir kabinet. Pembentukan oleh kedua orang ini ternyata mengalami beberapa kendala sehingga belum terdapat kesepakatan sehingga pada tanggal 22 juni 1953 soekarno menunjukan Mukarto bekas Menlu Kabinet Wilopo sebagai pembentuk kabinet. Akan tetapi usaha ini belum membuahkan hasil sebab tanggal 6 juli 1953 Mukarto mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presidenpun segera menunjuk Mr Burhanudin (bukan Burhanudin Harahab) sebagai formatur kabinet pada tanggal 8 juli 1953. Usaha ini ternyata belum juga berhasil sehingga pada tanggal 18 Juli mandate dikembalikan pada presiden.Melihat situasi ini presiden kemudian menunjuk Mr. Wongsonegoro dari PIR sebagi formatur kabinet pada tanggal 20 juli 1953. usaha pembentukan kabinet baru berhasil pada tanggal 30 Juli 1953 yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Presiden No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 juli 1953.

Mr. Wongsonegoro sebagai formatir kabinet ternyata setelah melalui pemikiran panjang tidak menempatkan diri pada kedudukan perdana menteri, melainkan sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini mulai bergerak pada tanggal 1 Agustus 1953 setelah upacara serah terima dari kabinet Wilopo.

No


Jabatan


Nama Menteri

1


Perdana Menteri


Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)

2


Wakil Perdana Menteri 1


Mr. Wongsonegoro (PIR)

3


Wakil Perdana Menteri 2


K.H. Zainul Arifin (NU)

4


Menteri Luar Negeri


Mr. Sunaryo (PNI)

5


Menteri Dalam Negeri


Prof. Mr. Dr. Hazairin (PIR)

6


Menteri Perekonomian


Ir. Ishak Cokroadisuryo (PNI)

7


Menteri Keuangan


Dr. Oang Eng Die (PNI)

8


Menteri Pertahanan


Mr. Iwa Kusuma Sumantri (Progresif)

9


Menteri Kehakiman


Mr. Jodi Gondokusuma (PRN)

10


Menteri Penerangan


Dr. F.L. Tobing (SKI)

11


Menteri Perhubungan


Abikusno Cokrosuyoso (PSII)

12


Menteri Pekerjaan Umum


Prof. Ir. Rooseno (PIR)

13


Menteri PP dan K


Mr. Muh. Yamin

14


Menteri Perburuhan


S.M. Abidin (Partai Buruh)

15


Menteri Pertanian


Sajarwo (BTI)

16


Menteri Agama


K.H. Masykur (NU)

17


Menteri Kesehatan a.i.


Dr. F. L. Tobing (SKI)

18


Menteri social


R. Panji Suroso (Parindra)

19


Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum


Sudibyo (PSII)

20


Menteri Negara Urusan Agraria


Muhammad Hanafiah (NU)


Sehingga dari komposisi diatas dapat kita ketahui bahwa Kabinet ini merupakan Kabinet koalisi dengan komposisi sebagai berikut:

No


Partai/Golongan


Jumlah Menteri

1


PNI


4 Menteri

2


PIR


3 Menteri

3


Progresif


1 Menteri

4


PRN


1 Menteri

5


SKI


2 Menteri

6


PSII


2 Menteri

7


Partai Buruh


1 Menteri

8


BTI


1 Menteri

9


Parindra


1 Menteri

10


NU


3 Menteri

11


Non Partai


1 Menteri


Kabinet Ali 1 merupakan kabinet koalisi dengan tulang punggungnya adalah PNI, PIR dan NU. Nama kabinet ini sendiri diambil dari nama perdana menteri dan wakilnya yaitu:

1.

Perdana Menteri :Mr. Ali Sastroamijoyo (PNI)
2.

Wakil Perdana Menteri :Mr. Wongsonegoro
3.

Wakil Perdana Menteri : K.H. Zainul Arifin (NU)

Sehingga dinamakan Kabinet Ali-Wongso-Arifin. Dalam kabinet ini PNI, NU, PIR sebagai partai Pemerintah sedangkan PSI dan Masyumi sebagai partai oposisi.


2.

Program Kabinet

Seperti halnya Kabinet-kabinet lain maka Kabinet Ali 1 juga memiliki program-program yang harus dilaksanan. Program Kabinet Ali 1 ini antara lain:

1.

Dalam Negeri

1.

Keamanan

*

Memperbarui politik Pengembalian keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.
*

Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan Negara.

2.

Pemilihan Umum

*

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan DPR.

3.

Kemakmuran dan Keuangan

*

Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
*

Memperbaharui perundangan-undangan agrarian sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
*

Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar dalam lapangan pembangunan.
*

Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang Negara.

4.

Kemakmuran Negara

*

Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi sampai tingkat yang paling bawah.
*

Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan penghidupan pegawai.
*

Pemberantasan korupsi dan birokrasi

5.

Perburuhan

*

Melengkapi undang-undang perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

6.

Perundangan-undangan

*

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan.


2.

Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

3.

Politik Luar Negeri

1.

Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan yang menuju perdamaian dunia.
2.

Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuta Uni menjadi hubungan internasional biasa.
3.

Mempercepat peninjauan kembali perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan Negara.

3.

Keberhasilan dan Tantangan pada Kabinet Ali 1

Dalam melaksanakan program-programnya banyak mengalami keberhasilan misalnya:

1.

Kabinet ini berhasil mengadakan perundingan dengan Belanda untuk menghapuskan Uni Indonesia-Belanda. Perundingan diselenggarakan tanggal 29 Juli 1954 dengan wakil dari kedua belah pihak:

*

Indonesia : Mr. Sunaryo (Menlu)
*

Belanda : Yoseph Luns

Dan sebagai hasilnya ditandatangani penghapusan Uni Indonesia-Belanda tanggal 10 Agustus 1954.

2.

Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung (18 April 1955-24 April 1955) yang didahului oleh konferensi Panca Negarasebagi pelopor dan pemrakarsa K.A.A, yaitu Konferensi Colombo (13-18 April 1954) dan Konferensi Bogor (28-30 Desember 1954) yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dari 5 negara, yaitu:

*

Indonesia : P.M Mr. Ali Sastroamijoyo
*

India : P.M Jawaharlal Nehru
*

Pakistan : P.M. Muhammad Ali
*

Birma : P.M Unu
*

Sri Lanka : P.M. Jonh Kotelawala.

Pada tanggal 18 April 1955-24 April 1955 konferensi Asia-Afrika diadakan dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara pengundang. Sebagai hasil dari KAA adalah dasasila Bandung yang berisi:

1.

Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantumkan dalam asas dan tujuan PBB.
2.

Menghormati kedaulatan dan integritas territorial semua bangsa
3.

Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan bangsa besar maupun kecil.
4.

Tidak melakukan intervensi atau campur tangan di dalam soal dalam Negara lain.
5.

Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau kolektif, yang sesuai denganpiagam perserikatan bangsa-bangsa.
6.

1. tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu Negara-negara besar

2. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap Negara lain.

7.

Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas territorial dan kemerdekaan Negara lain.
8.

Menyelenggarakan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrage, dan lain-lain sesuai piagam perserikatan bangsa-bangsa.
9.

Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama
10.

Menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Berkat KAA ini kemudian munculah 33 negara merdeka baru, yaitu:

No


Tahun


Negara


No


Tahun


Negara

1


1956


Maroko


18


1960


Voltahulu

2


1956


Tunisia


19


1960


Gabon

3


1956


Sudan


20


1960


Kongo B

4


1957


Ghana


21


1960


Zaire

5


1958


Guinea


22


1960


Malagasi

6


1960


Mauritania


23


1961


Suerra Leon

7


1960


Mali


24


1962


Aljazair

8


1960


Niger


25


1962


Burundi

9


1960


Togo


26


1962


Ruanda

10


1960


Dohiney


27


1962


Uganda

11


1960


Nigeria


28


1962


Tanganjika

12


1960


Kamerun


29


1963


Kenya

13


1960


Somalia


30


1963


Zanzibar

14


1960


Afrika Tengah


31


1964


Zambia

15


1960


Chad


32


1964


Makawi

16


1960


Senegal


33


1965


Dambia

17


1960


Pantai Gading


Jumlah


33 Negara


3.

Kabinet Ali 1 walaupun belum melaksanakan pemilu akan tetapi sudah mampu selangkah lebih maju yaitu telah membentuk panitia pemilihan umum pada 28 oktober 1953 yang beranggotakan:

*

Ketua : S. Hadikusuma (PNI)
*

Wakil Ketua : Sutan palindih (PRN)

Suryaningpraja (NU)

Sudibyo (PSII)

Hartono (BTI)

Sudarnadi (PIR)

H. Sufyan Siroj (Perti)

Sumarto (Parkindo)

Asrorudin (Partai Buruh)

Selain itu untuk pemilu maka Indonesia dibagi kedalam 16 daerah pemilu.

Layaknya Kabinet lain maka Ali 1 juga mengalami hal tersebut yaitu adanya keretakan dalam tubuh Kabinet itu sendiri ataupun partai koalisi pendukung Kabinet. Keretakan ini antara lain dari kubu PIR dengan kronologis sebagai berikut:

1.

Tanggal 17 oktober 1954 terjadi tuntan oleh Mr Tajuddin Mur agar Ali 1 mengembalikan mandate pada presiden.
2.

Tanggal 22 oktober 1954 PIR pecah menjadi 2 golongan yaitu Mr. hazairin dan Mr. Wongsonegoro
3.

Tanggal 17 November 1954 Mr. Wongsonegoro Mengundurkan diri sehingga terjadi Resuffle Kabinet.

4.

Jatuhnya Kabinet Ali 1

Peristiwa yang melatarbelakangi jatuhnya Kabinet ini adalah masalah dalam angkatan darat. Masalah ini menyangkut pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru dimana hal ini ditentang oleh Zulkifli Lubis. Penentangan ini disebabkan karena Ia menanggap bahwa jabatan itu harusnya diserahkan pada Ia karena saat itu jabatanya adalah wakil KSAD.

Zulkifli akhirnya memboikot pelantikan bambang Utoyo pada tanggal 27 Juni 1955 sehingga pelantikan gagal dan hal ini telah menjatuhkan Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 demisioner tanggal 24 Juli 1955 dan masih terus bekerja sampai Kabinet Burhanudin Harahap dilantik 12 Agustus 1955.


Rujukan

Bibit, Suprapto. 1985. Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia. Malang: Ghalia Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer


http://id.wikipedia. Kabinet Ali Sastroamijoyo

No comments: