Total Pageviews

Monday, April 4, 2011

Masih Tentang MIAI

MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)
Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal
itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan
ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan
Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan
antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal
Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan
bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima
sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan
tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI
hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam
dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi
sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan,
begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang,
sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim
Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo,
K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.
Jika dilihat lebih saksama, secara politis pendudukan Jepang telah mengubah
beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.
a. Berubahnya pola perjuangan para pemimpin Indonesia, yaitu dari perjuangan
radikal menuju perjuangan kooperatif (kerja sama). Hal ini dimanfaatkan
oleh para pemimpin Indonesia untuk membina mental rakyat. Misalnya
melalui keterlibatan rakyat dalam Putera dan Jawa Hokokai.
b. Berubahnya struktur birokrasi, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam
wilayah pemerintah militer pendudukan. Misalnya, diperkenalkannya sistem
tonarigumi (rukun tetangga) di desa-desa. Lalu beberapa gabungan
tonarigumi ini dikelompokkan ke dalam ku (desa atau bagian kota).
Akibat ini semua, desa menjadi lebih terbuka dan banyak juga dari orang
Indonesia yang menduduki jabatan birokrasi tinggi di pemerintahan, suatu
hal yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Belanda.

Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah
perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk
memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap
daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno
dalam parlemen Jepang.
Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu,
untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya,
Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal
7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi
dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici
Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu
Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki
hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya
saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya,
BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai
dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum
selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal
7 Agustus 1945.
Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan
Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam
pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang
telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang
wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

sumber: Sejarah Pembentukan BPUPKI & PPKI, MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) http://id.shvoong.com/humanities/history/2139028-sejarah-pembentukan-bpupki-ppki-miai

Tentang Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Majelis Islam A’la Indonesia
Oleh hasimrachmat

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dibantu oleh umat Islam dilatarbelakangi dengan kebijakan Belanda membentuk Undang-Undang perkawinan pada tahun 1937. Undang-Undang tersebut dianggap oleh umat Islam bertentangan dengan umat Syari’at islam, sehingga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mewakili umat Islamberinisiatif mendirikan MIAI, sehingga pada tahun 1937 didirikanlah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Kemudian terbentuklah Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), Majelis Tertinggi Islam Indonesia pada 1937 yang merupakan wujud sebenarnya dari peran politik NU. Pemrakarsanya KH A Wahab Hasbullah yang kemudian kepemimpinannya diserahkan kepada KH A Wahid Hasyim.

Kongres al-Islam pertama yang di selenggarakan MIAI pada tanggal 26 Februari-1 Maret 1938 di Surabaya. Pada kongres pertama ini membahas tentang Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah. Masalah ini dibicarakan dalam kongres kesatu antara lain: soal hak waris umat Islam, raad agama, permulaan bulan puasa, dan perbaikan perjalanan haji. Kongres ke-2 lebih banyak mengulang materi kongres pertama. Dengan penekanan pada masalah perkawinan dan artikel yang berisi tentang penghinaan terhadap umat Islam. Untuk masalah penghinaan tersebut, kongres membentuk komisi yang diketuai Persatuan Islam Indonesia (PERSIS), dengan maksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan mempersiapkan pembelaannya. Kongres ke-3 di selenggarakan di Solo pada tanggal 7-8 Juli 1941. Pada kongres ini, materi yang dimusyawarahkan tentang perjalanan haji, tempat shalat di Kereta Api, penerbitan surat kabar MIAI, Fonds MIAI, zakat fitrah, raad agama, dan tranfusi darah.

Sebagai fedarasi yang didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dan konflik-konflik keagamaan. Kegiatan keagamaan MIAI mulai nampak sejak kekuasaan kolonel Belanda digeser oleh Jepang. Hal ini tidak lepas dari politik Jepang terhadap umat Islam yang berpolitik.Peran MIAI cukup besar dalam mempersatukan umat Islam di dalam suatu komunitas umat yang berlandaskan dengan al-Qur’an dan sunnah, sehingga perbedaan yang timbul pada saat itu mengenai hal-hal keagamaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perdebatan yang panjang antara umat Islam sendiri., sehingga umat Islam tidak terpecah-belah pada saat penjajah melakukan penindasan terhadap mereka. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan, karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Oleh sebab itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Historis untuk mengkaji Peran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) Dalam Bidang Keagamaan.

Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut H.J.Benda disebutnya Nippon’s Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

Jepang menyadari adanya kekuatan partai politik Islam yang masih kongkrit aktif sampai masa pendaratan Jepang adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dan organisasi sosial dan dakwah adalah Al Wasliyah di Medan, Mathla’ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, ketiga organisasi yang terakhir ini, membangun wadah kesatuan perjuangannya pada tahun 1937 adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Keseluruhan organisasi ini, dinilai oleh Balatentara Jepang akan menjadi batu penghalang penjajahan Jepang di Indonesia. APalagi dengan kondisi Timur Tengah yang memihak ke Sekutu, padahal umat Islam Indonesia orientasinya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Jepang berupaya sekuat dayanya untuk memilih satu-satunya pendekatan kepada umat Islam Indonesia. Islamnya agar tumbuh dan bergantung pula kepada Jepang. Digariskanlah kebijakan yang bersifat depolitisasi umat Islam. Partai Politik dan Organisasi sosial pendidikan di atas, dilarang mengadakan aktivitas organisasinya.

Sebagai substitusi, dan sekaligus diharapkan mampu memobilisasi potensi umat Islam dibentuklah Shumubu – Kantor Urusan Agama, yang dipimpin oleh Kolonel Horie, pada akhir maret 1942. Terlihat betapa cepatnya antara pendudukan dengan pembentukan Shumubu. Dengan demikian Jepang telah lama memprogramkannya.

Shumubu yang dipimpin oleh tentara Jepang, ternyata tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Hoesein Djajadiningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai pengaruh pada umat. Oleh karena itu, diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan Ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan saikerei menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim.

Melalui pimpinan NU, Jepang mengharapakan Shumubu tidak saja mampu memobilitaskan massa umat Islam, melainkan juga logistik. Tetapi dengan diplomatis sekali mengenai pengakuan Gunseikan terhadap Ulama. Didasarkan perlunya Ulama memahami budaya Jepang, dan segenap tata kehidupan Jepang. Dari pemahaman ini agar dikembangkan kepada generasi muda. Secara tidak langsung Gunseikan meminta kesadaran dan kecintaan terhadap Jepang. Selanjutnya dari kecintaan akan menumbuhkan pengorbanan untuk Jepang.

Setelah pembentukan Shumubu, Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasiTiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia), Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra). Makna Nippon sebagai Pemimpin Asia, sebagai bahasa lain, Saudara Tua dalam pengertian politik. Demikian pula makna Cahaya dan Pelindung, memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa petunjuk dan payung Jepang.

Demikianlah upaya Jepang dalam menciptakan kondisi baru, depolitisasi umat Islam Indonesia. Dimatikan kesadaran politik Indonesia Merdeka, dibangkitkan kesadaran baru, dialihkan kecintaan berorganisasinya bukan untuk Islam semata, tetapi juga kepada aktivitas memenangkan perang Jepang dengan slogannya Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Kebijakan politik mematikan organisasi sosial politik umat Islam, dan membangun wadah baru dengan change target, agar umat Islam mendukung tujuan pembaharuan Jepang atas Indonesia. Upaya pembaharuan yang demikian itu dapat diprediksikan Jepang akan menemui kesulitan dalam mengaplikasikan change strategi-nya. Apalagi Jepang melihat kenyataan perangnya, menghadapi serangan balik Sekutu yang tidak dapat dibendung lagi. Jepang menderita kekalahan di semua medan. Jepang merasa perlu mengadakan pendekatan baru terhadap pimpinan nasional yang benar memiliki massa rakyat yang kongkrit.

Setiap kebijakan politik Jepang sebagai penjajah tidak terlepas dari kepentingan devide and rule – pecah belah untuk dikuasai. Dalam pandangan politik Jepang, bangsa Indonesia memiliki dua kubu pimpinan : Nasionalis Islam dan Nasionalis dari organisasi non Islam (Nasionalis Sekuler).

Untuk umat Islam diizinkan membangun kembali Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) (4 September 1942) dan Majelis Syura Muslimin Indonesia – Masyumi (November 1943), namun Jepang juga menciptakan Pusat Tenaga Rakyat – Putera (Maret 1943). Bila MIAI dipimpin oleh Wondoamiseno dari PSII, Masyumi dipimpin K.H. Hasyim Asy’ari dari NU, sedangkan Putera dipimpin oleh empat serangkai, dengan ulamanya K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah, selain Bung Karno (PNI), Bung Hatta (PNI Baru) dan Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa). Dari penempatan Ulama yang berbeda-beda organisasinya yang dipimpinnya, terlihat adanya pemahaman Jepang bahwa setiap pembaharuan tanpa ada ikut sertanya Ulama di dalamnya, akan menemui kegagalan. Tetapi dari pemecahan itu pula terbaca upaya devide and rule-nya Jepang terhadap potensi umat Islam.

Dari sisi lain, kebijakan pembubaran MIAI diikuti dengan pembentukan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943, terbaca pengalihan kepercayaan Jepang kepada Ulama NU. Pimpinan utama organisasi ini, diserahkan kepada Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama.

Dalam aktivitas hariannya diserahkan kepada Ketua Mudanya, Wahid Hasyim, putera K.H. Hasyim Asari seperti halnya dengan Shumubu di atas. Sekalipun terjadi seperti Shumubu lagi, namun Jepang mengandalkan kharismatinya Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari walaupun secara fisik tidak aktif dalam Shumubu, maupun Masyumi, namun dengan didelegasikannya kepada Wahid Hasyim, kedua organisasi tersebut akan dapat berjalan seperti yang diharapkan Jepang.

Hal ini dipertimbangkan sesuai Nippon’s Islamic Grass Root Policy yang diarahan kepada memobilitaskan massa dan materi umat Islam dari desa, maka Jepang melihat NU sebagai organisasi pemilik massa desa. oleh karena itu, ditumpahkan kepercayaan Jepang kepada pimpinan jamiah NU.

Disamping itu, Jepang juga membangun Mahkamah Tinggi Islam Indonesia- Kaikyoo Kootoo Hooin, dan Balai Penyelidikan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunka Kenkyuu Zyo, serta Perpustakaan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunken Syo. Untuk pengumpulan dana umat Islam, dibentuklah Baitul Maal. Sepintas Jepang benar-benar akan menegakan Syariah Islam, dan akan mencerdaskan umat Islam. Dibalik kebijakkan ini, tetap terselip kepentingan kepenjajahannya dalam mengeksploitasikan potensi umat.

Kesemuanya ini merupakan bagian dari sistem persenjataan sosial (sisos) dari Jepang, lebih menginginkan dengan pendekatan budaya dalam merangkul umat Islam. Tentunya Jepang belajar dari pengalaman para penjajah Indonesia terdahulunya.

Disisi lain dengan kebijakannya, Jepang mengharapkan kedua kekuatan nasionalis tetap dalam perpecahan. Masyumi kontra Putera. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu mengendalikan meredam perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka.

(Sumber: http://hasimrachmat.wordpress.com/2010/03/19/majelis-islam-ala-indonesia/)