KH ZAINUL ARIFIN DAN MASJID ISTIQLAL

Suatu catatan bersumber dari harian pagi berbahasa Belanda untuk masyarakat Belanda yang tinggal di Jakarta, De Niewsgier, terbit dari 1945 hingga 1957 didapat catatan menarik tentang peran Zainul Arifin dalam proyek pembangunan Masjid Istiqlal. 

Masjid Negara Ide awal untuk membangun sebuah mesjid negara dicetus oleh KH Wahid Hasyim selaku menteri agama pada tahun 1950 dengan didukung oleh Anwar Cokroaminoto. Setelah ide tersebut diajukan ke Presiden, Sukarno langsung menyambut baik. Namun ide tidak dapat segera diwujudkan karena situasi negara belum kondusif. 

Tak lama setelah Wahid Hasyim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas, KH Zainul Arifin menjadi wakil perdana menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo. Zainul kemudian melanjutkan upaya merealisasikan ide pembangunan mesjid negara Kiai Wahid. Harian berbahasa Belanda De Niewsgier terbitan 30 November 1953 melaporkan bahwa pada Jumat, 27 November 1953, Zainul Arifin selaku Waperdam didampingi mendagri Prof Hazairin mewakili pemerintah dalam pertemuan guna membentuk sebuah Komite Pembangunan Masjid Besar Jakarta. Pertemuan mengukuhkan Anwar Cokroaminoto sebagai ketua membawahkan anggota-anggota: Syafruddin Prawiranegara, Assaat, dan KH Taufiqrahman. Setelah melaporkan berdirinya komite pembangunan mesjid nasional tersebut ke Presiden Soekarno dan mendapat dukungan Kepala Negara, langkah selanjutnya adalah mengesahkan Komite dalam bentuk badan hukum bertajuk Yayasan Masjid Istiqlal yang disahkan berdasar akte Notaris Eliza Pondaag pada 7 Desember 1954. 

Antara Thamrin dan Willhelmina 

Sempat terjadi perbedaan pendapat tentang lokasi pembangunan Masjid antara saran wapres Bung Hatta di kawasan Bundaran HI di Jalan Husni Thamrin sekarang dengan daerah Taman Willhelmina di seberang Gereja Katedral. Akhirnya usul kedua yang dicetus Presiden Soekarno yang diterima. 

Berikutnya, digelar sayembara nasional untuk rancang bangun masjid selama 3 bulan, dari 22 Februari hingga 30 Mei 1955. 

Dari 27 sketsa dan maket yang masuk ke Dewan Juri yang di ketuai langsung oleh Presiden Soekarno sendiri terpilihlah rancangan karya seorang arsitek beragama Kristen, Frederich Silaban, sebagai pemenangnya. Pemenang diumumkan setelah para juri melakukan penilaian selama 3 bulan. 

Pada 5 Juli 1955, F. Silaban selaku pemenang sayembara diganjar hadiah medali emas seberat 75 gram dan uang sebesar Rp25 ribu. Sayangnya, proses pembangunan sempat terbengkalai 11 tahun lamanya, seiring dengan bubarnya Kabinet Ali Sastroamijoyo I tak lama sesudah pengumuman pemenang sayembara. 

Sempat Mangkrak 

Pernah ada upaya merealisasikan proyek pembangunan masjid pada enam tahun sesudahnya, dimana Soekarno melakukan peletakan batu pertama bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, 24 Agustus 1961. 

Saat terjadinya peristiwa G-30 S 1965, proyek kembali mangkrak sampai tahun 1966 dengan inisiatif kementerian agama melanjutkan impian besar mewujudkan sebuah Masjid Nasional yang membanggakan dengan menetapkan KH Idham Chalid sebagai Koordinator Panitia Nasional Pembangunan Mesjid Istiqlal. Memerlukan 17 tahun proses pembangunan hingga akhirnya Mesjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto 22 Februari 1978. Kini masjid yang namanya diambil dari Bahasa Arab bermakna, "Merdeka" ini merupakan mesjid raya terbesar di Asia Tenggara serta mampu menampung 200 ribu jamaah sekaligus.  

(Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/95478/nu-kh-zainul-arifin-dan-masjid-istiqlal)

KH ZAINUL ARIFIN: MEMBELA ISLAM LEWAT MIAI

Menyongsong Haul KH Zainul Arifin ke 58 (2Maret 2021)

KH ZAINUL ARIFIN:

MEMBELA ISLAM LEWAT MIAI

Oleh: Ario Helmy

"Pernah ada serangan penghinaan terhadap Alquran dan Kanjeng Nabi Muhammad. Artikel yang ditulis Siti Sumandari di majalah Bangun yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai ‘pencemburu’, karenanya peraturan perkawinan dalam Islam dimaksudkan hanya untuk membenarkan ‘nafsu nabi’. Ini tuduhan jahat sekali,” ungkap sejarawan NU Choirul Anam kepada Duta.co.id

Cak Anam menambahkan, karena penghinaan itu berlanjut dan seperti dilindungi pemerintah Hindia Belanda, maka federasi organisasi Islam Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) membentuk Komisi Pemberantasan Penghinaan Islam, terdiri dari para tokoh Islam dari berbagai organisasi. Ada Kiai Zainul  Arifin (NU) sebagai ketuanya, Syahbudin Latif (PSII), Mr Kasman Singodimejo (MD), Wiwoho (PII), Moh Natsir (Persis). Mereka ini bersatu padu menghadapi penghina Islam hingga tuntas permasalahannya karena seluruh umat Islam merasa tersakiti.

Selain itu, Mansur Surya dalam bukunya Api Sejarah 2: Peran Ulama Dalam Membangun Organisasi Militer Modern, juga mengungkap bagaimana penjajah Belanda dalam upaya "devide et impera" nya berusaha membenturkan kaum priyayi pendukung mereka dengan umat Islam lewat antara lain tulisan-tulisan Dr. Soetomo dan Regent Bandung R.A.A Wiranata Kusumah yang juga menghina kehidupan Rasulullah. Untungnya perpecahan di kalangan umat Islam tidak sampai terjadi, malahan umat semakin bersatu melawan "musuh bersama" yaitu penjajah Belanda. 

BERSATU MELAWAN PENJAJAH

Berawal dari pidato KH Hasyim Asy’ari pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin 1936, yang menyerukan agar umat Islam dan khususnya warga NU mengenyampingkan pertikaian, membuang perasaan ta’ashub (fanatik) golongan dan aliran dalam berpendapat, menghilangkan cacian dan celaan sesama umat Islam serta menegakkan persatuan dan kesatuan, disusul dengan undangan NU bagi organisasi-organisasi Islam yang berada di luar mereka agar menghadiri Kongres NU ke-12 di Malang bulan Juni 1937 tekad untuk mendirikan lembaga persatuan Islam semakin menguat. Didirikanlah Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) pada Selasa Wage, 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas prakarsa KH Hasyim Asy'ari. Beberapa ormas Islam menyatakan bergabung ke dalam MIAI: NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Al Khoiriyah, Persyarikatan Ulama Indonesia (PUI), Al Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Partai Islam Indonesia (PII), Partai Arab Indonesia (PAI), Jong Islamiaten Bond, Al Ittihadiyatul Islamiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pada awalnya MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, tetapi kemudian berkembang menjadi wadah yang mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 – 1945 para ulama benar-benar bersatu padu dalam satu majelis.

Saat api persatuan sedang berkobar-kobar, muncul tantangan dari Partai Indonesia Raya (Parindra) lewat dua artikel yang melecehkan Islam dipublikasi majalah Bangun dalam dua edisi, bertanggal 15 Oktober dan 1 November 1937. Artikel-artikel yang ditulis Siti Soemandari itu mendukung rancangan undang-undang perkawinan pemerintah kolonial seraya menghina Rasulullah SAW serta peraturan perkawinan dalam hukum Islam. Ia menulis Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang cemburuan dan menganggap banyak bagian dari hukum perkawinan Islam ditujukan untuk membenarkan “nafsu” Nabi. Menurut seorang penulis bernama Wibisono, artikel itu bermaksud melenyapkan keshalihan Nabi dan hendak menyatakan bahwa poligami itu kuno. Belakangan rancangan undang-undang itu dibatalkan karena kerasnya protes umat Islam.

BERKONGRES TIGA KALI

Kongres al-Islam pertama yang di selenggarakan MIAI  berlangsung pada tanggal 26 Februari-1 Maret 1938 di Surabaya. Pada kongres pertama ini diputuskan

perbaikan peraturan perkawinan sesuai Syariat Islam. Juga ditanggapi lebih lanjut masalah hinaan yang dilancarkan terhadap agama Islam, Al-Qur’anul Karim dan Rasulullah saw. Beberapa hal lain meliputi pula: soal hak waris umat Islam dan Pengadilan (Raad) Agama, mempersatukan awal Ramadhan dan Hari Raya, perbaikan layanan perjalanan haji, pajak pemotongan hewan untuk kurban, dakwah dan penyiaran Islam di daerah transmigrasi, serta pembelaan umat Islam Palestina.

Lebih jauh lagi, MIAI menuntut agar pemerintah mengambil tindakan hukum terhadap mereka penghina Nabi dan agama Islam.

Untuk itulah Kongres membentuk Komisi Pemberantasan Penghinaan Islam yang diketuai Zainul Arifin. Arifin ditunjuk mewakili NU dengan pertimbangan latar belakangnya sebagai Pokrol Bambu, penasehat hukum 'pro bono' yang memberikan konsultasi hukum kepada rakyat kecil buta hukum tanpa memungut pembayaran. Zainul setelah sebelumnya aktif di Ansor pada 1930an, pada 1935 sudah menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan meningkat sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia dan Jawa Barat pada 1937. Dia juga mulai tambah erat bersahabat dengan KH Wahid Hasyim.

Kongres MIAI ke-2 diadakan di Surakarta pada 2 - 7 Mei 1939. Yang anyak mengulang materi kongres pertama. Dengan penekanan pada masalah perkawinan dan tanggapan lebih lanjut terhadap artikel yang berisi tentang penghinaan terhadap umat Islam. 

Tahun depannya, pada 14 - 15 September 1940 dilaksanakan Konferensi MIAI yang mengubah status sekretariat menjadi dewan MIAI dengan susunan pengurus tertentu serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru. Pengurus terdiri dari 5 orang wakil organisasi anggota yaitu: Ketua: KH Wahid Hasyim dari NU, Wakil Ketua: W Wondoamiseno dari PSII, Anggota-anggota:  KH Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Dr Soekiman dari PII, Sekretariat: KH Fakih Usman dari Muhammadiyah selaku ketua merangkap bendahara dan SA. Bahreisy dari PAI sebagai penulis.

Selanjutnya, kongres MIAI ke-3 di selenggarakan di Solo pada 5-8 Juli 1941. Pada kongres ini, materi yang dimusyawarahkan meliputi perjalanan haji, tempat shalat di Kereta Api, penerbitan surat kabar MIAI, Fonds MIAI, zakat fitrah, raad agama, dan tranfusi darah. Tahun berikutnya, Jepang masuk dan Belanda menyerah. 

Di awal masa pendudukan Jepang tahun 1942, MIAI masih dibiarkan aktif. Bahkan, MIAI di Jakarta masih sempat mengadakan pertemuan lanjutan dalam rangka pembentukan badan-badan kepengurusan Baitul Mal, Pengurus Badan Pendirian Masjid Jami Al Akbar dan Pengurus Majelis Pengajaran Islam. KH Zainul Arifin juga duduk sebagai anggota Pengurus Baitul Mal Jakarta. Namun, pada 1943 MIAI dibubarkan Jepang dan sebagai gantinya dibentuklah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).

Bulan Madu Resmi Putra Mahkota

Oleh: Ario Helmy

 

Di era kepemimpinan Presiden Sukarno, KH Zainul Arifin dari Partai NU dan istrinya Ibu Hamdanah Arifin seringkali mengikuti acara-acara protokoler di dalam dan di luar negeri, entah itu sebagai Ketua Parlemen maupun Wakil Perdana Menteri.
Pertemuan-pertemuan bersejarah tersebut tersimpan rapi dalam Arsip Negara berbentuk foto atau video tanpa suara. Juga ternyata banyak sekali yang masih disimpan sebagai koleksi keluarga besar KH Zainul Arifin.
Salah satu foto bersejarah yang baru-baru ini berhasil ditemukan ialah foto kunjungan Kaisar Jepang, Akihito ke Indonesia yang kala itu masih sebagai Putra Mahkota Tahta Bunga Seruni. Akihito didampingi Putri Michiko tampak bersalaman dengan KH Zainul dan Ibu Hamdanah Arifin dalam acara perjamuan kenegaraan di Istana Negara.

PUTRA MAHKOTA PERANG

Akihito lahir 23 Desember 1933. Namun baru pada 10 November 1951 ia resmi dilantik oleh Kaisar Hirohito sebagai Putra Mahkota. Dari situ jelas bahwa Akihito baru berusia 11 tahun ketika Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dia ditahbiskan sebagai Putra Mahkota 6 tahun sesudah Indonesia merdeka dalam usia 17 tahun.

Dalam usia 19 tahun tugas pertama Putra Mahkota adalah menghadiri Upacara Penobatan Elizabeth II menjadi Ratu Inggris pada 2 Juni 1952 mewakili ayahandanya Sang Kaisar. Sepanjang masa kecilnya Akihito sempat mengalami masa Perang Dunia II dimana bapaknya dipandang sebagai tokoh yang ikut bertanggung jawab atas berlangsungnya Perang Dunia yang mengerikan itu.

MENIKAHI PEREMPUAN JELATA

Pangeran Akihito melanggar aturan adat kekaisaran Jepang dengan menikahi wanita yang bukan dari kalangan bangsawan, Michiko Shoda yang setahun lebih muda. Pernikahan keduanya berlangsung pada 10 April 1959. Tak lama setelah perkawinan agung dilaksanakan, Kaisar Hirohito memerintahkan Putra Mahkota dan Putri Michiko untuk melakukan perjalanan resmi keliling dunia mengunjungi 37 negara termasuk bekas jajahan Jepang, Republik Indonesia. Di Indonesia, Presiden Sukarno mengadakan sambutan meriah dan megah atas kedatangan Pangeran Akihito dan Putri Michiko.

Akihito resmi menjadi Kaisar Jepang ke 125 pada 12 November 1990 usai masa berkabung wafatnya Kaisar Hirohito pada 7 Januari 1989. Kini, setelah hampir 28 tahun menduduki tahta Bunga Seruni, dikabarkan Kaisar Akihito akan mengundurkan diri karena komplikasi penyakit kanker prostat dan jantung. Akhir tahun ini konon Putra Mahkota Naruhito akan menggantikan Akihito sebagai Kaisar Jepang ke 126. Lagi-lagi ini merupakan sejarah baru bagi Jepang, dimana belum pernah sebelumnya Kaisar turun tahta semasa masih hidup.

Idulfitri di Tengah Krisis Kabinet 

Tidak selamanya solat Idul Fitri dilaksanakan Presiden Sukarno di kenyamanan halaman Istana Negara. Beberapa kali solat Id di langsungkan di Lapangan Banteng sehingga bisa lebih banyak lagi umat dari pelbagai lapisan masyarakat dapat mengikuti solat berjamaah. Hari Raya penutup bulan suci Ramadhan yang jatuh pada 14 Juni 1953 juga dilaksanakan di Lapangan Banteng. 

Ditengah situasi politik yang lumayan menegangkan karena belum juga terbentuk Kabinet baru pengganti Kabinet Wilopo. Namun datangnya Idul Fitri tetap harus diantisipasi fihak Dewan Keamanan Presiden (DKP) dengan penuh kewaspadaan. Beberapa anggota DKP non- muslimpun terlibat di dalamnya.

NEGARA TANPA KABINET
Kabinet Wilopo didemosioner Sukarno berdasar Keppres RI no.99 tanggal 3 Juni 1953 bertepatan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Tadinya, Ki Mangunsarkoro dari PNI dan Moh. Roem dari Masyumi ditugasi membentuk kabinet baru. Keduanya gagal bekerjasama dengan partai-partai lain hingga akhirnya Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai pengemban (caretaker). Harahap juga gagal hingga datangnya Idul Fitri 1372 H yang jatuh pada hari Minggu, 14 Juni 1953.
Dalam situasi itulah solat Idul Fitri diselenggarakan di Lapangan Banteng. Tidak tanggung-tanggung DKP membentuk tim pengamanan Presiden yang terdiri dari petugas muslim dan non-muslim. Yang mengabadikan foto kegiatan solat itu sendiri adalah seorang Kristen. Sedangkan, petugas keamanan yang berpakaian sipil dan mengitari Presiden di sela-sela umat yang solat ada yang beragama Hindu.
Untunglah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu.
Dari foto dapat dilihat Presiden Sukarno solat tidak tepat di belakang Imam. Di sebelah kanannya adalah Wakil Ketua DPR KH Zainul Arifin dari Partai NU. Kelak, setelah 58 hari krisis kekosongan pemerintahan sejak Kabinet Wilopo bubar, Zainul Arifin akan dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I pada 30 Juli 1953. Itulah pertama kali dalam sejarahnya, politisi NU mendapatkan jabatan tertinggi di lembaga eksekutif. Dua orang kader Partai NU lainnya yang juga duduk sebagai menteri adalah KH Masykur (Menteri Agama) dan Muhammad Hanafiah ( Menteri Agraria).

Catatan Tragis Presiden Cina

Oleh: Ario Helmy

Selama setengah bulan dari 30 September hingga 14 Oktober 1956 KH Zainul Arifin dan istri, Nyai Hamdanah Arifin ikut serta dalam rombongan Presiden Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina. Rombongan disambut dengan upacara megah sejak ketibaan di Bandar Udara. Kunjungan juga padat berisi acara tinjauan ke tempat bersejarah dan proyek pembangunan yang memang sedang gencar dilakukan pemerintah Cina.LADIES PROGRAM
Karena kali itu anggota rombongan kecil Presiden Sukarno didampingi istri masing-masing, ibu-ibu pejabat dari Indonesia dibuatkan acara tersendiri yang langsung di koordinir oleh Jian Qing, istri keempat Mao Zhedong yang sebelumnya adalah seorang artis terkenal China.
"Istri Mao cantik dan sangat ramah," kenang Nyai Hamdanah kepada keluarga suatu ketika, "Rakyatnya sangat mencintainya."
Setelah acara audiensi di Istana Terlarang di Beijing, rombongan istri tamu negara dibawa berkunjung ke sekolah, pabrik tekstil modern serta pembangunan dam pembangkit listrik tenaga air.
REHABILITASI PRESIDEN
Dalam foto yang masih tersimpan dalam koleksi keluarga, tampak Nyai Hamdanah Arifin sedang bersalaman dengan orang ketiga di Cina saat itu (setelah Ketua Mao dan Perdana Menteri Zhou En Lai), Liu Shoqi. Dikemudian hari Liu menjabat sebagai Presiden serta disiapkan oleh Mao sendiri sebagai calon penggantinya.
Namun pada tahun 1960-an Shoqi mulai bersimpang jalan dengan Mao Zhedong, bahkan terang-terangan menentangnya. Pada 1968, dia mulai menghilang dari publik Cina dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Liu meninggal karena perlakuan buruk pemerintah pada 12 November 1969. Tetapi, pada tahun 1980 pemerintahan Deng Xiaoping merehabilitasi namanya dan memberikan penghormatan kenegaraan anumerta baginya.

Peringatan Hari Lahir KH Zainul Arifin Ke 109

Oleh: Ario Helmy

 

Minggu jam 10 pagi, 2 September 2018, di Taman Makam Pahlawan Nasional RI, keluarga besar pahlawan kemerdekaan Indonesia KH Zainul Arifin berziarah untuk berdoa dan melakukan tabur bunga dalam rangka peringatan hari lahir Zainul Arifin ke 109. Acara tersebut memulai rangkaian kegiatan Bulan KH Zainul Arifin (disingkat Kahaza) yang akan berlangsung hingga 23 September yad.

PUTRA SULTAN BARUS
Dalam acara Tabur Bunga tersebut dibacakan riwayat hidup (manaqib) Kahaza yang lahir hari Kamis, 2 September di Barus, Tapanuli Tengah. Ibunya perempuan ningrat Mandailing asal Kota Nopan bernama Siti Baiyah Nasution sedangkan ayahandanya, Sutan Ramali Pohan adalah putra sulung Sultan Barus ke 20, Tuangku Raja Barus Sutan Syahi Alam Pohan.
Zainul menamatkan sekolah dasar Belanda HIS di Sungai Penuh, sebuah kota di kaki gunung Kerinci di Jambi. Selama di sekolah dasar Arifin juga mengaji di surau dan memperdalam pencak silat. Selain itu, dia juga aktif berlatih seni pertunjukan Stambul Bangsawan. Usai sekolah dasar, Zainul Arifin melanjutkan ke sekolah guru Normaal School di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Ayahandanya wafat ketika Zainul baru saja menyelesaikan pendidukannya di Normaal School. Dalam usianya yang baru 16 tahun, dia kemudian memutuskan hijrah ke Batavia.

MENGAJI NU
Di Batavia, Arifin sempat bekerja di pemda (gemeente) sebagai juru tulis di perusahaan air minum berkantor di Pejompongan. Zainul Arifin juga sempat menjadi guru SD di Jatinegara dan berkiprah sebagai seniman seni pertunjukkan samrah, sebelum akhirnya bersama-sama Jamaludin Malik masuk sebagai anggota GP Ansor untuk memperdalam mengaji serta mengikuti pelatihan dakwah Ansor. Sesudah menjadi dai untuk kawasan Batavia dan Jawa Barat, diikuti oleh perkenalannya dengan KH Wahid Hasyim, Zainulpun mulai aktif di NU. Sebentar saja dia sudah dipercaya sebagai Ketua Majelis Konsul NU di Batavia.
Wahid Hasyim kemudian menariknya untuk aktif di bidang Pengembangan Politik NU. Zainul Arifin ikut mewakili NU di MIAI dan sesudahnya Masyumi. Di akhir masa pendudukan Jepang, dia ditunjuk sebagai komandan pasukan panglima santri Hizbullah dan terjun langsung di garis depan dalam Pertempuran 10 November 1945. Sesudahnya selama Perang Kemerdekaan 1946 - 1949 Arifin tetap memegang tongkat komando Hizbullah selama Agresi Militer I dan II hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI pada 1950.

DI PARLEMEN DAN DI KABINET
Setelah pengakuan kedaulatan, Zainul Arifin duduk di parlemen sebagai Ketua Seksi Pertahanan di Badan Pejerja (BP) Komite Nasional Indonesia Pusat. Dia aktif sebagai anggota parlemen mewakili NU dalam Fraksi Masyumi hingga akhirnya NU berpisah dari Masyumi dan membentuk Fraksi NU yang diketuainya pada 1952.
Setahun sesudahnya, Zainul duduk sebagai Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953 - 1955) yang sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Setelah kabinet ini bubar, dia kembali ke parlemen hasil Pemilu 1955 sebagai wakil ketua. Tak lama setelah terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Arifin kemudian diangkat sebagai Ketua DPRGR pada 1960.
Dua tahun sesudahnya, 14 Mei 1962 saat sedang berlangsungnya solat Idul Adha terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno yang justru melukai Zainul Arifin. Sepuluh bulan lamanya Zainul harus keluar masuk rumah sakit dan tidak pernah bisa benar-benar pulih benar. KH Zainul Arifin wafat pada 2 Maret 1963 dan dimakamkan di Kalibata sebagai Pahlawan Nasional berdasar SK Presiden RI No.35/4 Maret 1963.

BULAN KAHAZA
Memperingati hari kelahiran KH Zainul Arifin yang ke 109 tahun ini, Nooralamsyah Arifin mewakili keluarga besar Kahaza mengungkapkan pelaksanaan Bulan Kahaza berisi agenda kegiatan menginventarisir dokumen-dokumen dan foto-foto bersejarah mengenai Zainul Arifin, menginventarisir perkembangan wakaf Mesjid dan Pesantren Ar-Rahimiyah di Semplak Bogor, serta puncaknya meluncurkan laman KH Zainul Arifin di sosial media dan internet, memperkenalkan Yayasan Zainul Arifin Hamdanah (ZAH) dan soft launching buku Catatan Sejarah dan Percikan Pemikiran KH Zainul Arifin.
"Puncak acaranya Insya Allah akan berlangsung dalam Islamic Expo 2018 di Balai Sidang Jakarta pada 21 - 23 September 2018, akhir bulan ini," Nooralamsyah mengakhiri keterangannya.

DISKUSI BUKU BIOGRAFI KH ZAINUL ARIFIN DI PERPUSNAS

Bapak KH As'ad Said Ali tiba di 

Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI sebagai Pembicara Utama dalam Diskusi Buku Biografi KH Zainul Arifin Pohan: Panglima Santri, Ikhlas Membangun Negeri (Pustaka Compass, 2015) sebagai bagian dari Perpusnas Expo 2018, hari Minggu 13 Mei 2018. Kiai As'ad di terima pula oleh Ibu Lily Wahid mewakili keluarga besar KH Wahid Hasyim.