NASUTION, ARIFIN, DAN KONFLIK ACEH
Ario Helmy
Pagi hari 10 November 2020 di Istana Negara Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada 6 tokoh pejuang bangsa: Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan, Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta, Arnold Monotutu dari Provinsi Sulawesi Utara, MR. Sutan Mohammad Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, Raden Mattaher Bin Pangeran Kusen Bin Adi dari Provinsi Jambi.
PUTRA SUMATERA UTARA
Adapun MR. SM Amin Nasution merupakan Pahlawan Nasional asal Provinsi Sumatera Utara setelah: Sisingamangaraja XXI, T.Amir Hamzah, Adam Malik, Djamin Ginting,T.B Simatupang, Abdul Harris Nasution, Dr. Ferdinand Lumbantobing, KH Zainul Arifin, Mayjend DI Panjaitan, Kiras Bangun, Prof. Drs. Prof. Drs. Lafran Pane.
SM Amin Nasution sendiri dicatat sejarah sebagai tokoh pergerakan Sumpah Pemuda, aktivis ulung, pengacara dan penulis. Dia lahir di Aceh Besar Provinsi Aceh pada 22 Februari 1904 dan meninggal di Jakarta, 16 April 1993, dalam usia 89 tahun.
Data dari Kementerian Sosial sebagaimana dikutip Detik.com dan Kompas.com menunjukkan SM Amin Nasution pernah menjabat Gubernur Sumatera Utara, Aceh dan Riau, pada awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1947 hingga 1949. Hingga akhirnya ia ditunjuk kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara yang pertama setelah wilayah Sumatera Utara pecah menjadi tiga provinsi pada 1953. SM Amin juga merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah pergerakan pemuda.
Dia aktif dalam organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB) yang merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera. Amin merupakan figur penting dalam menyatukan gerakan kepemudaan daerah ke dalam Komisi Besar Indonesia.
Sebagai aktivis Jong Sumateranen Bond, Amin menjadi salah satu tokoh yang mengonsepkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selain aktif di organisasi kepemudaan, SM Amin juga seorang penulis yang cukup produktif. Dia menggunakan nama pena Kreung Raba Nasution. Sekira 12 buku tentang hukum, politik dan pemerintahan telah dihasilkannya.
Dari Presiden Sukarno, Amin menerima anugerah Satya Lantjana Peringatan Perdjoeangan Kemerdekaan RI 1961, sementara Presiden Suharto menganugrahi penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia dan Bintang Jasa Utama pada 1991. SM Amin Nasution juga memperoleh Bintang Mahaputra dari Presiden BJ Habibie pada 1998 dan Bintang Mahaputra Adipradana oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009.
AMIN NASUTION DAN ZAINUL ARIFIN
Dalam lintas panggung sejarah kedua pahlawan nasional dari Sumatera Utara Amin dan Nasution dan KH Zainul Arifin pernah saling bertemu dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan Aceh dan Sumatera Utara sekarang.
Peristiwanya terjadi manakala Zainul Arifin menjabat wakil perdana menteri (waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo 1 tahun 1953. Sebagai waperdam, sejak awal KH Zainul Arifin sudah harus menangani banyak persoalan bangsa, utamanya problem gerakan-gerakan separatis berbasis Islam ekstremis yang gencar menuntut sistem khilafah diberlakukan di Indonesia. Yang paling menonjol adalah DI/TII di Jawa Barat, Darul Islam di Aceh dan di Sulawesi Selatan. Di sini yang akan diuraikan adalah pemberontakan DI di Aceh.
GANTI GUBERNUR
Koran berbahasa Belanda yang terbit di Jakarta sebagaimana dilansirkan NU Online melaporkan:
De nieuwsgier, 28-09-1953:
‘Hari Minggu, Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin dan rombongan bertolak dengan pesawat ke Medan. Mereka hanya ke Aceh dan mereka tidak memberi komentar ketika diminta wartawan. Komandan territorial Sumatra Utara (Kol. Simbolon) hari Jumat telah mengumumkan press release tentang kronologi peristiwa di Aceh. Beberapa pelanggaran hukum dari kelompok kecil yang dipimpin oleh Teungku Daud Muhammed Beureuh. Dalam pamphlet yang ditemukan di Kota Radja berbunyi dan ditandatangani Gubernur Militer 'Negara Islam Indonesia di Aceh’.
Harian yang sama juga melaporkan, Menhan Iwa Kusuma Sumantri dan Menag KH Masykur segera menyusul ke Medan untuk menenangkan suasana di bawah supervisi KH Zainul Arifin. Hasilnya pemerintah pusat menyetujui pergantian gubernur Sumatera Utara dari Abdul Hakim Harahap ke SM Amin Nasution. Amin Nasution yang meskipun berdarah Mandailing namun kelahiran Krueng, Banda Aceh dan fasih berbahasa Aceh. Dalam pendekatannya dalam upayanya meredakan suasana konflik, Zainul Arifin juga menggunakan pendekatan kekerabatan lewat jalur keluarga ibundanya yang kebetulan Boru Nasution. Lewat pengangkatan Amin Nasution sebagai gubernur lagi, pemerintah nengharapkan dia dapat meredakan pemberontakan di Aceh lewat pendekatan kekeluargaan.
