Total Pageviews

Friday, December 23, 2011


NAPAK TILAS: 

RUMAH SEBAGAI PAHLAWAN

Oleh: Ario Helmy

Siang itu, pintu gerbang rumah di Jalan Cikini Raya nomor 48, Menteng, Jakarta Pusat tidak terkunci. Dengan mudah kumasuki halaman depan yang puluhan tahun silam pernah menjadi tempatku bermain. Pendapa di depan ruang tamu utama sudah tidak ada lagi. Ruang tamu saja yang belum berubah,ruangan tempat Kakek, KH Zainul Arifin menikahkan Ibu ke Ayah. Di situ juga ruang tempatku merayakan ulang tahun ke sembilan. Di ruangan yang sama jenazah KH Zainul Arifin pernah dibaringkan sebelum dimakamkan. Ke sanalah Presiden Sukarno bertakziah kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Kakek wafat saat masih aktif  menjabat ketua DPRGR merangkap sebagai Wakil Menteri Pertama (Wampa), pada 2 Maret 1963 di pengujung era Demokrasi Terpimpin.

"Ada perlu apa, Pak?" tiba-tiba saja lelaki itu muncul dari arah belakang rumah. Ketika aku sedang asyik meminta tolong Andhika yang menemaniku untuk mengambil beberapa foto di halaman depan rumah yang kelihatan sudah sangat tua dan tidak terurus itu.

"Oh, maaf, saya kira rumah ini kosong. Saya hanya mau melihat-lihat," jawabku. Beberapa jenak bapak tadi memandangiku dari atas ke bawah. Wajahnya seperti ingin bilang, "Tinggal 15 langkah lagi ada Taman Ismail Marzuki. Kalau Anda beruntung, bisa melihat-lihat pameran lukisan."

"Ini rumah orang penting, Pak!" akhirnya itu yang keluar dari mulutnya, "Tentara yang punya. Biasanya di jaga."

"Oh, begitu ya. Dulu waktu masih kecil saya suka main di sini. Boleh ya saya foto-foto sebentar," gaya bicaraku kutekan jangan sampai serupa gaya bicara Satpol PP. (Bagaimana pulakah itu gerangan?). Meskipun sang Bapak mulai kelihatan tidak seketus tadi dan belum bernuansa ingin mengusir, namun tetap saja tekukan rona wajahnya memastikan aku untuk faham kalau kesabarannya bisa sewaktu-waktu habis. Bisa jadi juga itu cuma perasaanku saja.

"Bapak tinggal di sini?" tanyaku.

"Ya. Di belakang sana," angguknya mengarah ke belakang rumah yang dulunya garasi. Beberapa rumah petak berjajar, seperti rumah-rumah kontrakan, lengkap dengan jemuran yang sudah nyaris kering sempurna berjajar terpanggang mentari jam makan siang. Dia diam saja, tapi terus mengiringi saya melongok ke paviliun rumah, yang bagian dalamnya sudah melompong tidak bersekat. Mirip gudang dengan aneka sampah beronggok di sana-sini.

"Bapak, siapa?" tanyanya lagi.

"Saya Ario. Cuma mau melihat-lihat." Sukurlah tidak sampai ditanyanya KTP dan Kartu Keluarga. Atau surat jalan, surat penugasan. Dari rumah tadi aku memang niat menapak tilasi rumah ini. Aku yakin ada yang bakal masih bisa kukenali dari rumah Kakek. Tidak terbayang kalau ternyata rumah ini yang malah sudah lupa padaku.

Aku menoleh ke kanan ke arah ruang tamu. Agak melongok ke dalam. Tidak berani terlalu kelihatan bahwa aku sedang "memeriksa". Takut Bapak benar-benar "The End" kesabarannya.

"Di ujung sana, ada ruang kecil tempat kerja Kakek, Dhik. Waktu Bung Karno takziah, dia masuk ke ruangan itu dengan petinggi-petinggi DPRGR. Saat itu juga diadakan pemilihan Ketua DPRGR baru pengganti Zainul Arifin. Yang terpilih Wakil Ketua Aruji Kartawinata," ujarku lancar pada Andhika yang cuma termangu. Teringat penglaman bersin-bersin karena penyakit sinusitisku kambuh waktu melakukan riset dan menemukan data tersebut di Lantai 8 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Salemba Raya. Koran tua Duta Masyarakat tertanggal 4 Maret 1963 sudah kecoklatan dan nyaris jadi bubur ketika petugas mengangkatnya untuk memfoto kopi seperti permintaanku.

"Yang juga unik. Kakek ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional juga di rumah ini, sebelum ada SK-nya." lanjutku.

"Saya tetapkan Zainul Arifin sebagai Pahlawan Nasional dan jasadnya untuk di kuburkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata," lisan Presiden Sukarno ketika melepas jenazah ke Kalibata.

Zainul Arifin wafat pada 2 Maret 1963 pagi di RSPAD, Gatot Subroto, hari Sabtu. Dikuburnya juga pada hari libur, Minggu, hari ketujuh setelah Hari Idul Fitri pula. Jadilah SK Pahlawan Nasionalnya baru ditandatangani Presiden pada Senin, 4 Maret 1963.

Bapak pengawas (karena kerjanya mengawasiku terus) itu tetap saja tidak "nyambung" antara mendengar dan tidak mendengar.

"Terimakasih, Pak. Saya sudah boleh lihat-lihat, " akupun langsung mohon diri. Bapak hanya mengangguk. Akhirnya...

Saturday, December 3, 2011

KETIKA TETAMU ALLAH DIJAMU RAJA 

Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali-Arifin (1953-1955), KH Zainul Arifin dan Menteri Agama KH Masykur mendampingi Presiden Sukarno melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus melaksanakan ibadah Haji ke Arab Saudi dilanjutkan kunjungan ke Mesir selama 18 Juli hingga 4 Agustus 1955. Muhibah tersebut merupakan catatan bersejarah tersendiri, bukan saja karena bertepatan dengan Haji Akbar dimana puncak pelaksanaan ibadah pada hari Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat saja, melainkan karena perjalanan dilangsungkan tidak lama setelah berlangsungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila Bandung. Konferensi negara-negara baru merdeka Asia-Afrika yang dilangsungkan ditengah-tengah berlangsungnya Perang Dingin antara kubu AS dan kubu Uni Soviet itu memang mendapat perhatian internasional, apalagi dengan berkembangnya issue untuk mendirikan kubu tengah yang kelak dikenal sebagai kubu Non-Blok.

Di Arab Saudi rombongan kenegeraan diterima oleh Raja Saud bin Abdul Aziz, raja kedua Saudi yang merupakan putra pendiri kerajaan Raja Abdul Aziz bin Saud yang wafat dua tahun berselang. Raja Saud menemani sendiri rombongan Presiden melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tradisi kerajaan. Ketika melaksanakan ibadah Sa'i, lari-lari kecil antara bukit Marwah dan Safa Sukarno sempat memberikan usulan agar kawasan ibadah diperbaiki dan dibersihkan dari para pedagang yang kala itu masih berbaur dengan jamaah yang sedang beribadah. Usulan tersebut mendapat perhatian raja yang memang sangat gandrung memperbaiki sarana-sarana ibadah haji. Zainul Arifin juga menceritakan pada keluarga pengalamannya melakukan upacara pencucian Kabah bersama raja dilanjutkan dengan memasuki bangunan Kabah dan melakukan shalat sunnah dua rakaat di dalamnya. Jamaah haji biasa melakukannya di Hijir Ismail yang dipandang sebagai bagian dari bagian dalam bangunan Kabah. Setelah itu, sebagai cindera mata Raja Saudi memotong-motong Kiswah atau kain penutup Kabah dibikin dari tenunan kain sutera berhiaskan kaligrafi terbuat dari 120kg kilo emas murni dan  berpuluh-puluh kilogram perak. Potongan-potongan Kiswah tersebut kemudian dibagikan kepada tamu-tamu kerajaan. Zainul sendiri kemudian membagi potongan Kiswah yang diterimanya dari Raja Saud menjadi empat bagian dan menyerahkan keempat potongan masing-masing kepada Ibundanya, Siti Baiyah Nasution, kedua istrinya: Hamdanah dan Quraisin serta menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Khusus kepada Arifin, Raja Saud juga memberikan sebilah pedang tradisional Arab Saudi berlapis emas, Zambea. Pedang ini pada bendera nasional Arab Saudi digambarkan tepat di bawah kalimat Tauhid warna putih berlatar warna hijau polos. Zambea melambangkan keadilan. Konon, di zaman sekarang ini pedang Zambea hanya digunakan untuk pelaksanaan eksekusi pemenggalan kepala pesakitan yang di jatuhi hukuman mati. Zambea yang diterima Zainul hingga kini masih disimpan oleh salah seorang anaknya, Hj. Ratna Qomariah A. Sutjipto.

Di Madinah, rombongan Presiden Sukarno diberi kehormatan untuk melakukan upacara inagurasi menandai selesainya pemugaran Mesjid Rasullah Nabawi yang telah dimulai sejak Raja Saud bertahta pada 1953. Menurut sejarahnya Mesjid terpenting kedua di Arab Saudi setelah Masjidil Haram di Mekkah ini dibangun sendiri oleh Rasullah setelah Muhammad SAW hijrah ke Medinah. Selama tujuh bulan Rasullah menyelesaikan Mesjid seluas 1.050 m2 tersebut. Sejalan dengan berkembangnya agama Islam, Muhammad SAW memperluas Mesjid Nabawi menjadi 2.475 m2 pada tahun 629 Masehi. Inilah pemugaran pertama mesjid. Selanjutnya, di era sahabat perluasan mesjid dilakukan oleh masing-masing Umar bin Khatab pada 638 dan Usman bin Affan yang melakukannya pada 650. Pemugaran-pemugaran sesudahnya dilakukan oleh para penguasa Madinah masing-masing Walid bin Abdul Malik, Muhammad Al-Mahdi, Sultan Ashraf Qaytaby dan Sultan Ottoman Abdul Majid. Peresmian yang dilakukan Raja Saud beserta tamu-tamunya dari Indonesia pada 1955 merupakan perluasan Mesjid yang kedelapan dengan luas keseluruhan menjadi 163.260 m2. KH Masykur menceritakan pengalaman ini dipenuhi rasa haru dalam buku biografinya, KH Masykur: Sebuah Biografi yang ditulis oleh Subagyo I.N.

Zainul Arifin dalam kapasitasnya sebagai Wakil Perdana Menteri juga melakukan kunjungan kenegeraan kepada Putra Mahkota kerajaan yang memang memangku jabatan Wakil Perdana Menteri Saudi, Pangeran Faisal. Zainul didampingi Masykur beraudiensi dengan Wakil Perdana Menteri di Istananya di Riyadh. Pangeran Faisal adalah adik berlainan ibu dari Raja Saud. Ketika kunjungan kenegeraan berlangsung hubungan antara Saud dan Faisal masih baik. Namun sejarah kemudian mencatat, hubungan keduanya bakal memburuk hingga akhirnya Raja Saud digulingkan oleh Pangeran Faisal pada 28 Maret 1964. Sejak itu Saud hidup dipengasingan di Eropa hingga mangkatnya pada 23 Februari 1969 di Athena, Yunani. Faisal sendiri, kemudian menjadi raja Arab Saudi hingga akhirnya diapun tewas ditembak oleh kemenakannya sendiri yang juga bernama Faisal (bin Musaid) pada 25 Maret 1975.

Dari Arab Saudi kunjungan dilanjutkan ke Mesir, dimana rombongan diterima oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Nasser merupakan presiden kedua Mesir yang oleh sejarah dicatat sebagai politikus terpenting Dunia Arab dan Dunia Berkembang. Ketika menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung,dia sempat bersama-sama dengan Sukarno, PM India Nehru dan Presiden Yugoslavia Tito membahas pembentukan Gerakan Non-Blok. Gerakan tersebut akhrinya resmi berdiri pada 1961 di Belgrade, Yugoslavia.

Nasser menyambut rombongan Presiden Sukarno dengan hangat dan sangat antusias. Selain melakukan kunjungan ke Piramid, rombongan juga disuguhi acara-acara kesenian tradisional khas Mesir. Kunjungan muhibah Sukarno beserta rombongan berakhir pada 4 Agustus 1955. Begitu tiba kembali di tanah air, Wapres Hatta sedang sibuk menyiapkan pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap sebagai pengganti Kabinet Ali-Arifin yang bubar dua hari setelah rombongan Presiden berangkat ke Tanah Suci.

(Berbagai Sumber termasuk BiografiKH Zainul Arifin,Berdzikir Menyiasati Angin Oleh: Ario Helmy (2009))

Friday, December 2, 2011

SEJARAH DIA, SEJARAH DIA JUGA  



Bahasa Indonesia ternyata sudah lebih "ramah jender" dibandingkan dengan Bahasa Barat. Tinggal lagi sistem penulisan sejarahnya saja yang masih perlu dibenahi agar tidak menempatkan perempuan di bawah lelaki. Dalam menulis biografi KH ZAINUL ARIFIN, BERDZIKIR MENYIASATI ANGIN, saya berusaha bersetia terhadap prinsip ini. KETIGA TUNGGAL Dalam Bahasa Nasional kita hanya ada satu sebutan bagi orang ketiga tunggal, dia. Lelaki atau perempuan yang dibicarakan, ya dia. Bandingkan misalnya, dengan Bahasa Inggris yang membebani "he" untuk maskulin dan "she" bagi jender yang sekedar "perhiasan" bagi "he". Lebih jauh lagi, wanita baik-baik dan terhormat julukannya, "lady" dari akar kata "lad" yang bermakna anak lelaki. Jadi dalam sejarah perkembangan berbahasa bangsa-bangsa pengguna bahasa Inggris sesempurnanya perempuan hanya bisa menyamai tingkat kedudukan bocah pria, setengah lelaki dewasa. Yang kemudian menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat penggunanya ialah kata "history" ternyata dipungut dari tautan kata-kata "his story" atau "kisah dia (lelaki)". Kontan sejak awal abad ke 20, kaum perempuan di Barat menuntut persamaan derajat bukan hanya dalam kehidupan nyata sehari-hari, namun pula di antara halaman-halaman buku sejarah. Sejak saat itupun penulisan sejarah harus senantiasa terkait dengan perempuan. Seorang tokoh sejarah yang ditulis sepak terjang kejuangannya perlu diteliti secara mendalam kehidupan pribadinya, terutama dalam masalah memperlakukan wanita-wanita dalam hidupnya. Juga pandangan-pandangan serta kontribusinya terhadap masalah-masalah perempuan mesti dikaji mendalam. Singkatnya, dia harus bisa menjadi pahlawan bagi komunitasnya tanpa membedakan jenis kelamin dan tidak bisa cuma sekedar "pahlawan di lingkungan kelompok macho-nya" belaka. PAHLAWAN DAN PEREMPUAN PEREMPUAN Motivator Mario Teguh pernah berbagi pandangan bahwa orang-orang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia adalah mereka yang menghormati ibu, istri, anak dan cucu perempuannya. Saya sendiri saat menulis biografi kakek saya benar-benar tidak mengenal sosoknya secara langsung karena baru berusia 6 tahun ketika Kakek wafat. Jadi saya banyak mengandalkan penulisan berdasarkan pengamatan dan interaksi saya pribadi dengan ibu Kakek (buyut saya yang baru meninggal ketika saya beranjak remaja), ketiga istrinya, dan anak-anak perempuannya termasuk ibu saya sendiri. Ditambah lagi dengan keterangan-keterangan dari tokoh-tokoh NU dan Muslimat NU. Saya sempat mengenal dan menyaksikan bagaimana buyut saya, Baiyah Nasution sangat dihormati dalam keluarga besar kami, karena memang dicontohkan sendiri oleh Zainul Arifin di masa hidupnya. Konon begitu dekatnya hubungan Ibu dan Anak di antara keduanya, sampai-sampai ketika Zainu wafat, Buyut meminta sendiri kepada Presiden Sukarno agar anaknya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, karena dia ingin berkubur di sebelahnya. Tidak kurang dari Jenderal Besar AH Nasution harus ikut membantu Presiden membujuk Baiyah agar mengikhlaskan putranya dikebumikan di Kalibata. Harian Duta Masyarakat edisi 3 Maret 1963 melaporkan, akhirnya Buyut mengalah. Baiyah sendiri yang berpidato mewakili keluarga besar mengucap terima kasih kepada pemerintah senyampang memberikan restunya. Saya juga mengenal ketiga istri Kakek dengan cukup baik, serta pernah berbincang-bincang dengan mereka. Namun, mengenai bagaimana Kakek bersikap adil terhadap istri-istrinya justru saya dengar dari Bapak Hamid Baidlowi (Allah yarham), menantu KH Wahid Hasyim yang juga sahabat dekat keluarga Arifin dan dari Ibu Asmach Syachruni, mantan Ketua Muslimat NU. Ibu Asmach juga banyak berkesan mengenai bagaimana Zainul Arifin menaruh perhatian besar terhadap badan-badan Muslimat NU dan para anggotanya. Dari ibu kandung saya sendiri, satu dari delapan anak perempuan Kakek saya diceritakan bagaimana Zainul Arifin tidak membedakan pendidikan antara anak lelaki dan anak perempuan. Dia juga menanamkan perlunya menuntut ilmu hingga akhir hayat. Ibu memang pembelajar sejati. Dia pernah menjadi satu-satunya pejabat perempuan yang dikirim ke kantor perwakilan BUMN tempatnya bekerja kei luar negeri selama lima tahun. Setelah menimbang dan memperhatikan terpenuhi semua syarat penulisan "ramah jender" atas hikayat KH Zainul Arifin, sayapun meniatkan biografi tersebut dengan seizin Allah SWT terselesaikan bertepatan dengan peringatan Seabad KH Zainul Arifin tahun 2009 silam. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Sunday, August 21, 2011

REKA MEMORIA: 
58 TAHUN KABINET ALI SASTROAMIJOYO I








Tepat 58 tahun silam, lewat tengah malam Jumat, 31 Juli 1953, Kabinet Ali Sastroamijoyo I akhirnya terbentuk setelah melewati 58 hari penuh perundingan alot antar partai besar negeri ini. Untuk pertama kalinya NU mendapat hingga 3 kursi dengan Zainul Arifin menduduki kursi Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II. Tokoh politisi NU yang pernah menjabat Panglima Laskar Hizbullah, Sekertaris Pucuk Pimpinan TNI serta Ketua Seksi Hankam BP KNIP inipun menjadi orang pertama NU berposisi tertinggi di lembaga eksekutif. Selama masa tugasnya dalam kabinet, kegiatan-kegiatan Zainul Arifin diwarnai dengan timbulnya masalah-masalah keamanan baik yang ditimbulkan oleh DI/TII maupun urusan internal TNI, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan persiapan penyelenggaraan pemilu yang pertama.


Kabinet Tanpa Masyumi
Begitu Kabinet Wilopo bubar, Masyumi langsung mendesak pembentukan kabinet presidentil di bawah wapres Hatta. PNI menolak sekaligus mencurigai kabinet demikian hanya bakal menguntungkan Masyumi dan PSI, dua partai sangat dekat dengan wapres.Presiden Sukarno sendiri menentang karena UUD 1950 tidak mengenal kabinet presidentil. Dia kemudian menunjuk formatur sampai lima kali: Mohammad Roem (Masyumi) & Sarmidi Mangunsarkoro (PNI), kemudian Mukarto Notowidigdo (PNI) hingga dua kali diberi kesempatan, serta Burhanuddin Harahap (Masyumi). Semuanya gagal berkoalisi membentuk pemerintahan baru. Akhirnya, keinginan membangun koalisi kuat antara dua partai terbesar itupun ditinggalkan. Setelah formatur diserahkan ke Wongsonegoro dari partai kecil PIR di luar dugaan banyak orang, malah tercapai kesepakatan antara PNI, PIR dan NU. Maka, kabinet Ali I pun lahirlah setelah negara dalam keadaan krisis pemerintahan selama hampir dua bulan. Partai Masyumi yang tidak terwakili dalam kabinet baru, menjadi oposisi di parlemen. Selama berlangsungnya kabinet ini, NU tertantang untuk membuktikan kemampuannya ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan. Nyatanya, kabinet berhasil bertahan hingga dua tahun dan menjadi kabinet terlama selama era Demokrasi Parlementer (1950-1959).

Menjawab Tantangan


Zainul Arifin salah satu pencetus perpisahan NU dari Partai Masyumi dan mendirikan partai tersendiri pada 1 Mei 1952, karena Masyumi terus menerus melecehkan para ulama tradisionalis NU. Otomatis kinerjanya dalam kabinet menjadi sorotan, terlebih lagi karena NU telah kehilangan politisi unggulan lainnya, Wahid Hasyim pada 19 April 1953. Zainul sendiri yang memang belum pernah menjadi menteri sebelumnya beberapa kali dipertanyakan kemampuannya. Misalnya ketika dia meminta Perdana Menteri untuk melimpahkan kewenangan masalah keamanan terkait gerakan-gerakan subversif DI/TII, Ali Sastroamijoyo tidak memenuhinya. Padahal, Iwa Kusumasumantri yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan beraliran kiri seringkali mengambil tindakan tidak persuasif dalam menghadapi para pemberontak. Sebagai mantan Panglima Hizbullah yang mengenal pimpinan DI/TII Arifin menginginkan tindakan yang lebih persuasif. Lagipula intimidasi yang dilancarkan Menhan berdampak pula terhadap warga NU yang tidak ikut memberontak sama sekali.

Bersama Menteri Agama Masykur yang juga dari NU, Zainul Arifin kemudian mencanangkan pemberian gelar walhiyul amri dlaruri bis syaukah terhadap Presiden Sukarno sebagai pemimpin yang sah untuk dipatuhi masyarakat Islam. Yang timbul malah tuduhan NU bersikap "mencari muka" terhadap Sukarno. Namun Zainul dengan tegas menyatakan, "Presiden, pemerintah, dan parlemen adalah walhiyul amri dlaruri bis syaukah yang otoritasnya harus dipatuhi. Bagi yang memberontak hukumnya sudah jelas." Menanggapi pernyataan tersebut ulama Sulawesi Selatan, misalnya kemudian mencabut dukungannya terhadap DI sebagai "pemerintah sah".

Krisis lainnya terjadi pada 25 November 1954, manakala kabinet harus melakukan reshuffle karena keluarnya menteri-menteri PIR sebagai dampak perselisihan internal partai. Zainul Arifin kemudian menjadi satu-satunya perdana menteri hingga kabinetpun dinamai Kabinet Ali-Arifin. Namun, kewenangan mengurusi masalah keamanan tak kunjung dilimpahkan kepadanya. Kabinet memang langsung sibuk melaksanakan Konferensi Asia Afika di Bandung. Lagi-lagi konferensi antar negara-negara baru merdeka dan masih terjajah dari kedua benua ini dikritisi dengan diplesetkan menjadi "Konferensi Asal-Asalan". Padahal banyak negara Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaannya karena termotivasi oleh Dasa Sila Bandung.

Pemilu pertama, yang sejak 1946 ingin dilaksanakan namun baru terlaksana selama pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, sudah dimatangkan persiapannya sejak era Kabinet Ali-Arifin. Sebuah insiden terjadi ketika PBNU menyurati menteri-menteri dalam kabinet untuk menyikapi PKI yang slogan partainya dirasa menyesatkan. Setelah dikonfrontir, akhirnya PKI bersedia mencabut slogan partainya itu. Dalam periode kabinet ini pula Arifin ikut dalam rombongan Presiden melakukan muhibah kenegaraan sekaligus melaksanakan ibadah Haji ke Tanah Suci. Sebelum berangkat, ditengah-tengah kisruh di kalangan militer, Perdana Menteri akhirnya melimpahkan kewenangan sebagai menhan ad interim kepada Zainul Arifin setelah akhirnya Iwa K. mengundurkan diri pada 12 Juli 1955 atas desakan mosi tidak percaya yang diusung Ketua Seksi Keamanan parlemen, Zainul Baharuddin. Namun, dua hari setelah rombongan Presiden berangkat Kabinet Ali-Arifin membubarkan diri.

(Dari Berbagai Sumber)

Menyongsong Haul ke 50 Pahlawan Nasional KH Zainul Arifin (1909-1963) yang jatuh pada 2 Maret 2013
Kabinet Al

Monday, April 4, 2011

Masih Tentang MIAI

MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)
Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal
itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan
ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan
Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan
antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal
Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan
bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima
sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan
tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI
hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam
dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi
sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan,
begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.
Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang,
sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim
Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo,
K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.
Jika dilihat lebih saksama, secara politis pendudukan Jepang telah mengubah
beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.
a. Berubahnya pola perjuangan para pemimpin Indonesia, yaitu dari perjuangan
radikal menuju perjuangan kooperatif (kerja sama). Hal ini dimanfaatkan
oleh para pemimpin Indonesia untuk membina mental rakyat. Misalnya
melalui keterlibatan rakyat dalam Putera dan Jawa Hokokai.
b. Berubahnya struktur birokrasi, yaitu dengan membagi wilayah ke dalam
wilayah pemerintah militer pendudukan. Misalnya, diperkenalkannya sistem
tonarigumi (rukun tetangga) di desa-desa. Lalu beberapa gabungan
tonarigumi ini dikelompokkan ke dalam ku (desa atau bagian kota).
Akibat ini semua, desa menjadi lebih terbuka dan banyak juga dari orang
Indonesia yang menduduki jabatan birokrasi tinggi di pemerintahan, suatu
hal yang tidak terjadi pada masa pemerintahan Belanda.

Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah
perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk
memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap
daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno
dalam parlemen Jepang.
Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu,
untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya,
Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal
7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi
dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici
Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu
Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki
hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya
saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.
BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya,
BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai
dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum
selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal
7 Agustus 1945.
Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan
Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam
pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang
telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang
wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

sumber: Sejarah Pembentukan BPUPKI & PPKI, MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) http://id.shvoong.com/humanities/history/2139028-sejarah-pembentukan-bpupki-ppki-miai

Tentang Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

Majelis Islam A’la Indonesia
Oleh hasimrachmat

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dibantu oleh umat Islam dilatarbelakangi dengan kebijakan Belanda membentuk Undang-Undang perkawinan pada tahun 1937. Undang-Undang tersebut dianggap oleh umat Islam bertentangan dengan umat Syari’at islam, sehingga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mewakili umat Islamberinisiatif mendirikan MIAI, sehingga pada tahun 1937 didirikanlah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Kemudian terbentuklah Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), Majelis Tertinggi Islam Indonesia pada 1937 yang merupakan wujud sebenarnya dari peran politik NU. Pemrakarsanya KH A Wahab Hasbullah yang kemudian kepemimpinannya diserahkan kepada KH A Wahid Hasyim.

Kongres al-Islam pertama yang di selenggarakan MIAI pada tanggal 26 Februari-1 Maret 1938 di Surabaya. Pada kongres pertama ini membahas tentang Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah. Masalah ini dibicarakan dalam kongres kesatu antara lain: soal hak waris umat Islam, raad agama, permulaan bulan puasa, dan perbaikan perjalanan haji. Kongres ke-2 lebih banyak mengulang materi kongres pertama. Dengan penekanan pada masalah perkawinan dan artikel yang berisi tentang penghinaan terhadap umat Islam. Untuk masalah penghinaan tersebut, kongres membentuk komisi yang diketuai Persatuan Islam Indonesia (PERSIS), dengan maksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan mempersiapkan pembelaannya. Kongres ke-3 di selenggarakan di Solo pada tanggal 7-8 Juli 1941. Pada kongres ini, materi yang dimusyawarahkan tentang perjalanan haji, tempat shalat di Kereta Api, penerbitan surat kabar MIAI, Fonds MIAI, zakat fitrah, raad agama, dan tranfusi darah.

Sebagai fedarasi yang didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dan konflik-konflik keagamaan. Kegiatan keagamaan MIAI mulai nampak sejak kekuasaan kolonel Belanda digeser oleh Jepang. Hal ini tidak lepas dari politik Jepang terhadap umat Islam yang berpolitik.Peran MIAI cukup besar dalam mempersatukan umat Islam di dalam suatu komunitas umat yang berlandaskan dengan al-Qur’an dan sunnah, sehingga perbedaan yang timbul pada saat itu mengenai hal-hal keagamaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perdebatan yang panjang antara umat Islam sendiri., sehingga umat Islam tidak terpecah-belah pada saat penjajah melakukan penindasan terhadap mereka. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan, karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Oleh sebab itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Historis untuk mengkaji Peran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) Dalam Bidang Keagamaan.

Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut H.J.Benda disebutnya Nippon’s Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

Jepang menyadari adanya kekuatan partai politik Islam yang masih kongkrit aktif sampai masa pendaratan Jepang adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dan organisasi sosial dan dakwah adalah Al Wasliyah di Medan, Mathla’ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, ketiga organisasi yang terakhir ini, membangun wadah kesatuan perjuangannya pada tahun 1937 adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Keseluruhan organisasi ini, dinilai oleh Balatentara Jepang akan menjadi batu penghalang penjajahan Jepang di Indonesia. APalagi dengan kondisi Timur Tengah yang memihak ke Sekutu, padahal umat Islam Indonesia orientasinya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Jepang berupaya sekuat dayanya untuk memilih satu-satunya pendekatan kepada umat Islam Indonesia. Islamnya agar tumbuh dan bergantung pula kepada Jepang. Digariskanlah kebijakan yang bersifat depolitisasi umat Islam. Partai Politik dan Organisasi sosial pendidikan di atas, dilarang mengadakan aktivitas organisasinya.

Sebagai substitusi, dan sekaligus diharapkan mampu memobilisasi potensi umat Islam dibentuklah Shumubu – Kantor Urusan Agama, yang dipimpin oleh Kolonel Horie, pada akhir maret 1942. Terlihat betapa cepatnya antara pendudukan dengan pembentukan Shumubu. Dengan demikian Jepang telah lama memprogramkannya.

Shumubu yang dipimpin oleh tentara Jepang, ternyata tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Hoesein Djajadiningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai pengaruh pada umat. Oleh karena itu, diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan Ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan saikerei menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim.

Melalui pimpinan NU, Jepang mengharapakan Shumubu tidak saja mampu memobilitaskan massa umat Islam, melainkan juga logistik. Tetapi dengan diplomatis sekali mengenai pengakuan Gunseikan terhadap Ulama. Didasarkan perlunya Ulama memahami budaya Jepang, dan segenap tata kehidupan Jepang. Dari pemahaman ini agar dikembangkan kepada generasi muda. Secara tidak langsung Gunseikan meminta kesadaran dan kecintaan terhadap Jepang. Selanjutnya dari kecintaan akan menumbuhkan pengorbanan untuk Jepang.

Setelah pembentukan Shumubu, Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasiTiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia), Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra). Makna Nippon sebagai Pemimpin Asia, sebagai bahasa lain, Saudara Tua dalam pengertian politik. Demikian pula makna Cahaya dan Pelindung, memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa petunjuk dan payung Jepang.

Demikianlah upaya Jepang dalam menciptakan kondisi baru, depolitisasi umat Islam Indonesia. Dimatikan kesadaran politik Indonesia Merdeka, dibangkitkan kesadaran baru, dialihkan kecintaan berorganisasinya bukan untuk Islam semata, tetapi juga kepada aktivitas memenangkan perang Jepang dengan slogannya Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Kebijakan politik mematikan organisasi sosial politik umat Islam, dan membangun wadah baru dengan change target, agar umat Islam mendukung tujuan pembaharuan Jepang atas Indonesia. Upaya pembaharuan yang demikian itu dapat diprediksikan Jepang akan menemui kesulitan dalam mengaplikasikan change strategi-nya. Apalagi Jepang melihat kenyataan perangnya, menghadapi serangan balik Sekutu yang tidak dapat dibendung lagi. Jepang menderita kekalahan di semua medan. Jepang merasa perlu mengadakan pendekatan baru terhadap pimpinan nasional yang benar memiliki massa rakyat yang kongkrit.

Setiap kebijakan politik Jepang sebagai penjajah tidak terlepas dari kepentingan devide and rule – pecah belah untuk dikuasai. Dalam pandangan politik Jepang, bangsa Indonesia memiliki dua kubu pimpinan : Nasionalis Islam dan Nasionalis dari organisasi non Islam (Nasionalis Sekuler).

Untuk umat Islam diizinkan membangun kembali Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) (4 September 1942) dan Majelis Syura Muslimin Indonesia – Masyumi (November 1943), namun Jepang juga menciptakan Pusat Tenaga Rakyat – Putera (Maret 1943). Bila MIAI dipimpin oleh Wondoamiseno dari PSII, Masyumi dipimpin K.H. Hasyim Asy’ari dari NU, sedangkan Putera dipimpin oleh empat serangkai, dengan ulamanya K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah, selain Bung Karno (PNI), Bung Hatta (PNI Baru) dan Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa). Dari penempatan Ulama yang berbeda-beda organisasinya yang dipimpinnya, terlihat adanya pemahaman Jepang bahwa setiap pembaharuan tanpa ada ikut sertanya Ulama di dalamnya, akan menemui kegagalan. Tetapi dari pemecahan itu pula terbaca upaya devide and rule-nya Jepang terhadap potensi umat Islam.

Dari sisi lain, kebijakan pembubaran MIAI diikuti dengan pembentukan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943, terbaca pengalihan kepercayaan Jepang kepada Ulama NU. Pimpinan utama organisasi ini, diserahkan kepada Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama.

Dalam aktivitas hariannya diserahkan kepada Ketua Mudanya, Wahid Hasyim, putera K.H. Hasyim Asari seperti halnya dengan Shumubu di atas. Sekalipun terjadi seperti Shumubu lagi, namun Jepang mengandalkan kharismatinya Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari walaupun secara fisik tidak aktif dalam Shumubu, maupun Masyumi, namun dengan didelegasikannya kepada Wahid Hasyim, kedua organisasi tersebut akan dapat berjalan seperti yang diharapkan Jepang.

Hal ini dipertimbangkan sesuai Nippon’s Islamic Grass Root Policy yang diarahan kepada memobilitaskan massa dan materi umat Islam dari desa, maka Jepang melihat NU sebagai organisasi pemilik massa desa. oleh karena itu, ditumpahkan kepercayaan Jepang kepada pimpinan jamiah NU.

Disamping itu, Jepang juga membangun Mahkamah Tinggi Islam Indonesia- Kaikyoo Kootoo Hooin, dan Balai Penyelidikan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunka Kenkyuu Zyo, serta Perpustakaan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunken Syo. Untuk pengumpulan dana umat Islam, dibentuklah Baitul Maal. Sepintas Jepang benar-benar akan menegakan Syariah Islam, dan akan mencerdaskan umat Islam. Dibalik kebijakkan ini, tetap terselip kepentingan kepenjajahannya dalam mengeksploitasikan potensi umat.

Kesemuanya ini merupakan bagian dari sistem persenjataan sosial (sisos) dari Jepang, lebih menginginkan dengan pendekatan budaya dalam merangkul umat Islam. Tentunya Jepang belajar dari pengalaman para penjajah Indonesia terdahulunya.

Disisi lain dengan kebijakannya, Jepang mengharapkan kedua kekuatan nasionalis tetap dalam perpecahan. Masyumi kontra Putera. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu mengendalikan meredam perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka.

(Sumber: http://hasimrachmat.wordpress.com/2010/03/19/majelis-islam-ala-indonesia/)

Saturday, January 15, 2011

On Tonarigumi

History & Development

Neighborhood mutual-aid associations existed in Japan since before the Edo period. The system was formalized on 11 September 1940 by order of the Home Ministry (Japan) under the cabinet of Prime Minister Fumimaro Konoye. Participation was mandatory. Each unit was responsible for allocating rationed goods, distributing government bonds, fire fighting, public health, and civil defense. Each unit was also responsible for assisting the National Spiritual Mobilization Movement, by distribution of government propaganda, and organizing participation in patriotic rallies. [2]

The government also found the tonarigumi useful for the maintenance of public security. A network of informants was established linking every neighborhood association with the Tokkō Police to watch for possible infractions of national laws, and suspect political or immoral behavior. [3]

Tonarigumi were also organized in territories occupied by Japan, including Manchukuo, Mengjiang, and the Wang Jingwei Government, and later in occupied territories of Southeast Asia, with the same purposes.[4]

Later in the Pacific War, the tonarigumi received basic military training to serve as observers for enemy planes over cities or suspicious boats on the coasts. In the final stages of war, it was intended that the tonarigumi form a secondary militia, in the case of enemy invasion. Some tonarigumi took part in combat in Manchukuo, northern Chōsen and Karafuto, in the closing days of the Pacific War.

Formally abolished in 1947 by the American occupation authorities, the system survives to a certain extent in the modern chonaikai, or jichikai which are nominally independent voluntary associations, but which retain a quasi-governmental status in that they have limited responsibility for local administration and coordination of activities such as neighborhood watch and disaster relief.[5]

(Source: Wikipedia.org)

Tentang Pertempuran 10 November 1945 Surabaya

Wartawan Pencetus Hari Pahlawan
Diskusi Hari Pahlawan GP Ansor
Kamis, 11 November 2010 | 10:14 WITA

TOKOH utama sekaligus pencetus Hari Pahlawan Nasional, Bung Tomo, ternyata sehari-harinya seorang wartawan.

Seruan perlawanan dan pekik Allahu Akbar dari suara Bung Tomo pada 10 November 1945 itu menjadi pelecut bangkitnya perlawanan rakyat semesta warga Surabaya, Jawa Timur, untuk melawan sekutu yang kembali bermaksud menjajah Indonesia ketika itu.
Hal itu diungkapkan budayawan nasional asal Madura, Jawa Timur, Zawawi Imron, di redaksi Tribun, Makassar, Rabu (10/11).
Zawawi "digiring" oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulsel ke redaksi Tribun untuk menjadi narasumber tunggal dalam diskusi Hari Pahlawan tersebut.
Ketua GP Ansor Sulsel Azhar Arsyad mengatakan, diskusi dengan budayawan yang juga kiai Nahdlatul Ulama (NU) itu sebagai bagian dari peringatan Hari Pahlawan, kemarin.
"Bung Tomo lahir 3 Oktober 1920. Saat peristiwa 10 November 1045 itu, dia baru berusia 25 tahun. Jadi masih sangat muda. Dua tahun kemudian diangkat menjadi jenderal mayor," ujarnya.
Menurut Zawawi, setelah 17 Agustus 1945, Belanda tidak tinggal diam. Mereka ingin kembali mencengkram Tanah Air menjadi jajahannya kembali.
Tokoh lain di balik peristiwa 10 November itu, kata Zawawi, adalah KH Hasyim Asy'ary dan KH Wachid Hasyim.
Zawawi menjelaskan, setelah mencermati gelagat Belanda dan sekutunya, maka pada 21-22 Oktober 1945, dua bulan lima hari setelah Proklamasi, KH Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa di Surabaya.
"Sebenarnya ulama-ulama dari Sulsel juga bermaksud diundang karena di sini waktu itu sudah ada NU-nya, tapi karena sangat sulit didatangkan dan mengingat situasi yang semakin mencekam, sehingga yang didatangkan hanya ulama-ulama se-Pulau Jawa," jelas Zawawi.
Dalam pertemuan para ulama itu, disepakati resolusi bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan jihad fi sabilillah. "Fatwa ini disebarkan di seluruh Surabaya melalui kiai-kiai dan tokoh-tokoh kampung, saya masih membaca surat aslinya itu. Awal November mulai ada agresi. Puncaknya pada 10 November oleh Bung Tomo, sang wartawan itu," ujar Zawawi.
Menurutnya, sulit terjadi perlawanan besar-besaran di Surabaya itu kalau tidak ada resolusi para ulama.
Dua hari sebelum 10 November, kembali digelar Kongres Umat Islam yang melahirkan Majelis A'la Syura Indonesia (Masyumi) dan resolusi bahwa berjuang mempertahankan Tanah Air adalah jihad fi sabilillah. Aktor terpenting dalam pertemuan ini adalah KH Wachid Hasyim.
"Jadi Hari Pahlawan ini adalah salah satu bukti keperkasaan dan keteguhan hari ulama dan para santri mempertahankan Tanah Air dari cengkeraman penjajah," tegas Zawawi.
Di zaman moderen, kata Zawawi, perang yang terbaik dilakukan adalah, sesuai hadis Rasulullah, "Afdhaluljihadi, ayyujahada nafsahu wa hawahu." (jihad yang terbaik adalah memerangi hawa nafsu, memerangi egoisme, dan keakuan sendiri sendiri).
Hadir dalam diskusi yang dipanduWakil Ketua GP Ansor Sulsel Wahyuddin AB Kessa itu mantan calon DPD RI asal Sulsel Andi Ardiansyah, Direktur Program Lembaga Pendidikan dan Advokasi Anak Rakyat (LAPAR) M Mabrur L Banuna, Direktur Aditama Production Alamsyah, aktivis PMII Sulsel Zulfikar Limolang, dan Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Wajo (Hipermawa) Harmansyah.
Hadir pula aktivis PMII dan mahasiswa seperti Saldhy, Vabdhy, Mahmd, Suardi, M Yusuf, Firman, Isnan Pratama, Syahrul Jeka, Surahman, Arman Beddu, dan Harrol Oddang.
"Kalau ada hari pahlawan, kita jangan hanya mau dapat abunya, tapi raih apinya. Mari kita hayati syair Al Ma'ari, 'Tuhan janganlah hujan menyirami kebunku kalau tidak membasahi seluruh dunia'. Ini yang disebut kesalehan sosial. Dan pahlawan sejati adalah pengabdian untuk orang lain," ujar Zawawi.
Menurutnya, lebih baik jadi tukang becak tapi bermanfaat daripada jadi pilot tapi merugikan penumpang.
"Istilah pahlawan itu dari pahala karena sikapnya selalu didedikasikan untuk kepentingan orang lain. Dalam menghayati hari pahlawan, kita harus hayati diri kita sendiri agar menjadi aktor-aktor terbaik," tegas Zawawi.(as kambie)

(Sumber: http://makassar.tribunnews.com/read/artikel/136525/Wartawan_Pencetus_Hari_Pahlawan)

Tentang MIAI

Majelis Islam A’la Indonesia
Oleh hasimrachmat

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dibantu oleh umat Islam dilatarbelakangi dengan kebijakan Belanda membentuk Undang-Undang perkawinan pada tahun 1937. Undang-Undang tersebut dianggap oleh umat Islam bertentangan dengan umat Syari’at islam, sehingga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mewakili umat Islamberinisiatif mendirikan MIAI, sehingga pada tahun 1937 didirikanlah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Kemudian terbentuklah Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), Majelis Tertinggi Islam Indonesia pada 1937 yang merupakan wujud sebenarnya dari peran politik NU. Pemrakarsanya KH A Wahab Hasbullah yang kemudian kepemimpinannya diserahkan kepada KH A Wahid Hasyim.

Kongres al-Islam pertama yang di selenggarakan MIAI pada tanggal 26 Februari-1 Maret 1938 di Surabaya. Pada kongres pertama ini membahas tentang Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah. Masalah ini dibicarakan dalam kongres kesatu antara lain: soal hak waris umat Islam, raad agama, permulaan bulan puasa, dan perbaikan perjalanan haji. Kongres ke-2 lebih banyak mengulang materi kongres pertama. Dengan penekanan pada masalah perkawinan dan artikel yang berisi tentang penghinaan terhadap umat Islam. Untuk masalah penghinaan tersebut, kongres membentuk komisi yang diketuai Persatuan Islam Indonesia (PERSIS), dengan maksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan mempersiapkan pembelaannya. Kongres ke-3 di selenggarakan di Solo pada tanggal 7-8 Juli 1941. Pada kongres ini, materi yang dimusyawarahkan tentang perjalanan haji, tempat shalat di Kereta Api, penerbitan surat kabar MIAI, Fonds MIAI, zakat fitrah, raad agama, dan tranfusi darah.

Sebagai fedarasi yang didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dan konflik-konflik keagamaan. Kegiatan keagamaan MIAI mulai nampak sejak kekuasaan kolonel Belanda digeser oleh Jepang. Hal ini tidak lepas dari politik Jepang terhadap umat Islam yang berpolitik.Peran MIAI cukup besar dalam mempersatukan umat Islam di dalam suatu komunitas umat yang berlandaskan dengan al-Qur’an dan sunnah, sehingga perbedaan yang timbul pada saat itu mengenai hal-hal keagamaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perdebatan yang panjang antara umat Islam sendiri., sehingga umat Islam tidak terpecah-belah pada saat penjajah melakukan penindasan terhadap mereka. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan, karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Oleh sebab itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Historis untuk mengkaji Peran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) Dalam Bidang Keagamaan.

Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut H.J.Benda disebutnya Nippon’s Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

Jepang menyadari adanya kekuatan partai politik Islam yang masih kongkrit aktif sampai masa pendaratan Jepang adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dan organisasi sosial dan dakwah adalah Al Wasliyah di Medan, Mathla’ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, ketiga organisasi yang terakhir ini, membangun wadah kesatuan perjuangannya pada tahun 1937 adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Keseluruhan organisasi ini, dinilai oleh Balatentara Jepang akan menjadi batu penghalang penjajahan Jepang di Indonesia. APalagi dengan kondisi Timur Tengah yang memihak ke Sekutu, padahal umat Islam Indonesia orientasinya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Jepang berupaya sekuat dayanya untuk memilih satu-satunya pendekatan kepada umat Islam Indonesia. Islamnya agar tumbuh dan bergantung pula kepada Jepang. Digariskanlah kebijakan yang bersifat depolitisasi umat Islam. Partai Politik dan Organisasi sosial pendidikan di atas, dilarang mengadakan aktivitas organisasinya.

Sebagai substitusi, dan sekaligus diharapkan mampu memobilisasi potensi umat Islam dibentuklah Shumubu – Kantor Urusan Agama, yang dipimpin oleh Kolonel Horie, pada akhir maret 1942. Terlihat betapa cepatnya antara pendudukan dengan pembentukan Shumubu. Dengan demikian Jepang telah lama memprogramkannya.

Shumubu yang dipimpin oleh tentara Jepang, ternyata tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Hoesein Djajadiningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai pengaruh pada umat. Oleh karena itu, diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan Ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan saikerei menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim.

Melalui pimpinan NU, Jepang mengharapakan Shumubu tidak saja mampu memobilitaskan massa umat Islam, melainkan juga logistik. Tetapi dengan diplomatis sekali mengenai pengakuan Gunseikan terhadap Ulama. Didasarkan perlunya Ulama memahami budaya Jepang, dan segenap tata kehidupan Jepang. Dari pemahaman ini agar dikembangkan kepada generasi muda. Secara tidak langsung Gunseikan meminta kesadaran dan kecintaan terhadap Jepang. Selanjutnya dari kecintaan akan menumbuhkan pengorbanan untuk Jepang.

Setelah pembentukan Shumubu, Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasiTiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia), Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra). Makna Nippon sebagai Pemimpin Asia, sebagai bahasa lain, Saudara Tua dalam pengertian politik. Demikian pula makna Cahaya dan Pelindung, memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa petunjuk dan payung Jepang.

Demikianlah upaya Jepang dalam menciptakan kondisi baru, depolitisasi umat Islam Indonesia. Dimatikan kesadaran politik Indonesia Merdeka, dibangkitkan kesadaran baru, dialihkan kecintaan berorganisasinya bukan untuk Islam semata, tetapi juga kepada aktivitas memenangkan perang Jepang dengan slogannya Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Kebijakan politik mematikan organisasi sosial politik umat Islam, dan membangun wadah baru dengan change target, agar umat Islam mendukung tujuan pembaharuan Jepang atas Indonesia. Upaya pembaharuan yang demikian itu dapat diprediksikan Jepang akan menemui kesulitan dalam mengaplikasikan change strategi-nya. Apalagi Jepang melihat kenyataan perangnya, menghadapi serangan balik Sekutu yang tidak dapat dibendung lagi. Jepang menderita kekalahan di semua medan. Jepang merasa perlu mengadakan pendekatan baru terhadap pimpinan nasional yang benar memiliki massa rakyat yang kongkrit.

Setiap kebijakan politik Jepang sebagai penjajah tidak terlepas dari kepentingan devide and rule – pecah belah untuk dikuasai. Dalam pandangan politik Jepang, bangsa Indonesia memiliki dua kubu pimpinan : Nasionalis Islam dan Nasionalis dari organisasi non Islam (Nasionalis Sekuler).

Untuk umat Islam diizinkan membangun kembali Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) (4 September 1942) dan Majelis Syura Muslimin Indonesia – Masyumi (November 1943), namun Jepang juga menciptakan Pusat Tenaga Rakyat – Putera (Maret 1943). Bila MIAI dipimpin oleh Wondoamiseno dari PSII, Masyumi dipimpin K.H. Hasyim Asy’ari dari NU, sedangkan Putera dipimpin oleh empat serangkai, dengan ulamanya K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah, selain Bung Karno (PNI), Bung Hatta (PNI Baru) dan Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa). Dari penempatan Ulama yang berbeda-beda organisasinya yang dipimpinnya, terlihat adanya pemahaman Jepang bahwa setiap pembaharuan tanpa ada ikut sertanya Ulama di dalamnya, akan menemui kegagalan. Tetapi dari pemecahan itu pula terbaca upaya devide and rule-nya Jepang terhadap potensi umat Islam.

Dari sisi lain, kebijakan pembubaran MIAI diikuti dengan pembentukan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1943, terbaca pengalihan kepercayaan Jepang kepada Ulama NU. Pimpinan utama organisasi ini, diserahkan kepada Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama.

Dalam aktivitas hariannya diserahkan kepada Ketua Mudanya, Wahid Hasyim, putera K.H. Hasyim Asari seperti halnya dengan Shumubu di atas. Sekalipun terjadi seperti Shumubu lagi, namun Jepang mengandalkan kharismatinya Khudratus Syeikh K.H. Hasyim Asyari walaupun secara fisik tidak aktif dalam Shumubu, maupun Masyumi, namun dengan didelegasikannya kepada Wahid Hasyim, kedua organisasi tersebut akan dapat berjalan seperti yang diharapkan Jepang.

Hal ini dipertimbangkan sesuai Nippon’s Islamic Grass Root Policy yang diarahan kepada memobilitaskan massa dan materi umat Islam dari desa, maka Jepang melihat NU sebagai organisasi pemilik massa desa. oleh karena itu, ditumpahkan kepercayaan Jepang kepada pimpinan jamiah NU.

Disamping itu, Jepang juga membangun Mahkamah Tinggi Islam Indonesia- Kaikyoo Kootoo Hooin, dan Balai Penyelidikan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunka Kenkyuu Zyo, serta Perpustakaan Kebudayaan Islam Indonesia – Kaikyoo Bunken Syo. Untuk pengumpulan dana umat Islam, dibentuklah Baitul Maal. Sepintas Jepang benar-benar akan menegakan Syariah Islam, dan akan mencerdaskan umat Islam. Dibalik kebijakkan ini, tetap terselip kepentingan kepenjajahannya dalam mengeksploitasikan potensi umat.

Kesemuanya ini merupakan bagian dari sistem persenjataan sosial (sisos) dari Jepang, lebih menginginkan dengan pendekatan budaya dalam merangkul umat Islam. Tentunya Jepang belajar dari pengalaman para penjajah Indonesia terdahulunya.

Disisi lain dengan kebijakannya, Jepang mengharapkan kedua kekuatan nasionalis tetap dalam perpecahan. Masyumi kontra Putera. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu mengendalikan meredam perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka.

Friday, January 14, 2011

Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Dari: History Comunity.blogspot.com

Blog ini diperuntukan bagi temen-temen yang berminat mengenai sejarah.
Senin, 30 Maret 2009
Kabinet Ali-Wongso-Arifin (Ali 1)


Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam republik weimar jerman dan republik keempat perancis. sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

1.Sejarah terbentuknya

Tanggal 3 Juni 1953 kabinet wilopo demisioner sehingga perlu dibentuk kabinet baru. Oleh karena itu kemudian presiden Soekarno menunjuk Mr. Muhammad Rum dan Sarmidi Mangunsarkoro sebagi formatir kabinet. Pembentukan oleh kedua orang ini ternyata mengalami beberapa kendala sehingga belum terdapat kesepakatan sehingga pada tanggal 22 juni 1953 soekarno menunjukan Mukarto bekas Menlu Kabinet Wilopo sebagai pembentuk kabinet. Akan tetapi usaha ini belum membuahkan hasil sebab tanggal 6 juli 1953 Mukarto mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presidenpun segera menunjuk Mr Burhanudin (bukan Burhanudin Harahab) sebagai formatur kabinet pada tanggal 8 juli 1953. Usaha ini ternyata belum juga berhasil sehingga pada tanggal 18 Juli mandate dikembalikan pada presiden.Melihat situasi ini presiden kemudian menunjuk Mr. Wongsonegoro dari PIR sebagi formatur kabinet pada tanggal 20 juli 1953. usaha pembentukan kabinet baru berhasil pada tanggal 30 Juli 1953 yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Presiden No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 juli 1953.

Mr. Wongsonegoro sebagai formatir kabinet ternyata setelah melalui pemikiran panjang tidak menempatkan diri pada kedudukan perdana menteri, melainkan sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini mulai bergerak pada tanggal 1 Agustus 1953 setelah upacara serah terima dari kabinet Wilopo.

No


Jabatan


Nama Menteri

1


Perdana Menteri


Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)

2


Wakil Perdana Menteri 1


Mr. Wongsonegoro (PIR)

3


Wakil Perdana Menteri 2


K.H. Zainul Arifin (NU)

4


Menteri Luar Negeri


Mr. Sunaryo (PNI)

5


Menteri Dalam Negeri


Prof. Mr. Dr. Hazairin (PIR)

6


Menteri Perekonomian


Ir. Ishak Cokroadisuryo (PNI)

7


Menteri Keuangan


Dr. Oang Eng Die (PNI)

8


Menteri Pertahanan


Mr. Iwa Kusuma Sumantri (Progresif)

9


Menteri Kehakiman


Mr. Jodi Gondokusuma (PRN)

10


Menteri Penerangan


Dr. F.L. Tobing (SKI)

11


Menteri Perhubungan


Abikusno Cokrosuyoso (PSII)

12


Menteri Pekerjaan Umum


Prof. Ir. Rooseno (PIR)

13


Menteri PP dan K


Mr. Muh. Yamin

14


Menteri Perburuhan


S.M. Abidin (Partai Buruh)

15


Menteri Pertanian


Sajarwo (BTI)

16


Menteri Agama


K.H. Masykur (NU)

17


Menteri Kesehatan a.i.


Dr. F. L. Tobing (SKI)

18


Menteri social


R. Panji Suroso (Parindra)

19


Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum


Sudibyo (PSII)

20


Menteri Negara Urusan Agraria


Muhammad Hanafiah (NU)


Sehingga dari komposisi diatas dapat kita ketahui bahwa Kabinet ini merupakan Kabinet koalisi dengan komposisi sebagai berikut:

No


Partai/Golongan


Jumlah Menteri

1


PNI


4 Menteri

2


PIR


3 Menteri

3


Progresif


1 Menteri

4


PRN


1 Menteri

5


SKI


2 Menteri

6


PSII


2 Menteri

7


Partai Buruh


1 Menteri

8


BTI


1 Menteri

9


Parindra


1 Menteri

10


NU


3 Menteri

11


Non Partai


1 Menteri


Kabinet Ali 1 merupakan kabinet koalisi dengan tulang punggungnya adalah PNI, PIR dan NU. Nama kabinet ini sendiri diambil dari nama perdana menteri dan wakilnya yaitu:

1.

Perdana Menteri :Mr. Ali Sastroamijoyo (PNI)
2.

Wakil Perdana Menteri :Mr. Wongsonegoro
3.

Wakil Perdana Menteri : K.H. Zainul Arifin (NU)

Sehingga dinamakan Kabinet Ali-Wongso-Arifin. Dalam kabinet ini PNI, NU, PIR sebagai partai Pemerintah sedangkan PSI dan Masyumi sebagai partai oposisi.


2.

Program Kabinet

Seperti halnya Kabinet-kabinet lain maka Kabinet Ali 1 juga memiliki program-program yang harus dilaksanan. Program Kabinet Ali 1 ini antara lain:

1.

Dalam Negeri

1.

Keamanan

*

Memperbarui politik Pengembalian keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.
*

Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan Negara.

2.

Pemilihan Umum

*

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan DPR.

3.

Kemakmuran dan Keuangan

*

Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.
*

Memperbaharui perundangan-undangan agrarian sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.
*

Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar dalam lapangan pembangunan.
*

Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang Negara.

4.

Kemakmuran Negara

*

Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi sampai tingkat yang paling bawah.
*

Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan penghidupan pegawai.
*

Pemberantasan korupsi dan birokrasi

5.

Perburuhan

*

Melengkapi undang-undang perburuhan untuk mencapai kegembiraan kerja sebesar-besarnya.

6.

Perundangan-undangan

*

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan.


2.

Irian Barat

Mengusahakan kembalinya Irian barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

3.

Politik Luar Negeri

1.

Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan yang menuju perdamaian dunia.
2.

Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuta Uni menjadi hubungan internasional biasa.
3.

Mempercepat peninjauan kembali perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan Negara.

3.

Keberhasilan dan Tantangan pada Kabinet Ali 1

Dalam melaksanakan program-programnya banyak mengalami keberhasilan misalnya:

1.

Kabinet ini berhasil mengadakan perundingan dengan Belanda untuk menghapuskan Uni Indonesia-Belanda. Perundingan diselenggarakan tanggal 29 Juli 1954 dengan wakil dari kedua belah pihak:

*

Indonesia : Mr. Sunaryo (Menlu)
*

Belanda : Yoseph Luns

Dan sebagai hasilnya ditandatangani penghapusan Uni Indonesia-Belanda tanggal 10 Agustus 1954.

2.

Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung (18 April 1955-24 April 1955) yang didahului oleh konferensi Panca Negarasebagi pelopor dan pemrakarsa K.A.A, yaitu Konferensi Colombo (13-18 April 1954) dan Konferensi Bogor (28-30 Desember 1954) yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dari 5 negara, yaitu:

*

Indonesia : P.M Mr. Ali Sastroamijoyo
*

India : P.M Jawaharlal Nehru
*

Pakistan : P.M. Muhammad Ali
*

Birma : P.M Unu
*

Sri Lanka : P.M. Jonh Kotelawala.

Pada tanggal 18 April 1955-24 April 1955 konferensi Asia-Afrika diadakan dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara pengundang. Sebagai hasil dari KAA adalah dasasila Bandung yang berisi:

1.

Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantumkan dalam asas dan tujuan PBB.
2.

Menghormati kedaulatan dan integritas territorial semua bangsa
3.

Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan bangsa besar maupun kecil.
4.

Tidak melakukan intervensi atau campur tangan di dalam soal dalam Negara lain.
5.

Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau kolektif, yang sesuai denganpiagam perserikatan bangsa-bangsa.
6.

1. tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu Negara-negara besar

2. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap Negara lain.

7.

Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas territorial dan kemerdekaan Negara lain.
8.

Menyelenggarakan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrage, dan lain-lain sesuai piagam perserikatan bangsa-bangsa.
9.

Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama
10.

Menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Berkat KAA ini kemudian munculah 33 negara merdeka baru, yaitu:

No


Tahun


Negara


No


Tahun


Negara

1


1956


Maroko


18


1960


Voltahulu

2


1956


Tunisia


19


1960


Gabon

3


1956


Sudan


20


1960


Kongo B

4


1957


Ghana


21


1960


Zaire

5


1958


Guinea


22


1960


Malagasi

6


1960


Mauritania


23


1961


Suerra Leon

7


1960


Mali


24


1962


Aljazair

8


1960


Niger


25


1962


Burundi

9


1960


Togo


26


1962


Ruanda

10


1960


Dohiney


27


1962


Uganda

11


1960


Nigeria


28


1962


Tanganjika

12


1960


Kamerun


29


1963


Kenya

13


1960


Somalia


30


1963


Zanzibar

14


1960


Afrika Tengah


31


1964


Zambia

15


1960


Chad


32


1964


Makawi

16


1960


Senegal


33


1965


Dambia

17


1960


Pantai Gading


Jumlah


33 Negara


3.

Kabinet Ali 1 walaupun belum melaksanakan pemilu akan tetapi sudah mampu selangkah lebih maju yaitu telah membentuk panitia pemilihan umum pada 28 oktober 1953 yang beranggotakan:

*

Ketua : S. Hadikusuma (PNI)
*

Wakil Ketua : Sutan palindih (PRN)

Suryaningpraja (NU)

Sudibyo (PSII)

Hartono (BTI)

Sudarnadi (PIR)

H. Sufyan Siroj (Perti)

Sumarto (Parkindo)

Asrorudin (Partai Buruh)

Selain itu untuk pemilu maka Indonesia dibagi kedalam 16 daerah pemilu.

Layaknya Kabinet lain maka Ali 1 juga mengalami hal tersebut yaitu adanya keretakan dalam tubuh Kabinet itu sendiri ataupun partai koalisi pendukung Kabinet. Keretakan ini antara lain dari kubu PIR dengan kronologis sebagai berikut:

1.

Tanggal 17 oktober 1954 terjadi tuntan oleh Mr Tajuddin Mur agar Ali 1 mengembalikan mandate pada presiden.
2.

Tanggal 22 oktober 1954 PIR pecah menjadi 2 golongan yaitu Mr. hazairin dan Mr. Wongsonegoro
3.

Tanggal 17 November 1954 Mr. Wongsonegoro Mengundurkan diri sehingga terjadi Resuffle Kabinet.

4.

Jatuhnya Kabinet Ali 1

Peristiwa yang melatarbelakangi jatuhnya Kabinet ini adalah masalah dalam angkatan darat. Masalah ini menyangkut pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru dimana hal ini ditentang oleh Zulkifli Lubis. Penentangan ini disebabkan karena Ia menanggap bahwa jabatan itu harusnya diserahkan pada Ia karena saat itu jabatanya adalah wakil KSAD.

Zulkifli akhirnya memboikot pelantikan bambang Utoyo pada tanggal 27 Juni 1955 sehingga pelantikan gagal dan hal ini telah menjatuhkan Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 demisioner tanggal 24 Juli 1955 dan masih terus bekerja sampai Kabinet Burhanudin Harahap dilantik 12 Agustus 1955.


Rujukan

Bibit, Suprapto. 1985. Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia. Malang: Ghalia Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer


http://id.wikipedia. Kabinet Ali Sastroamijoyo

Monday, January 10, 2011

Foto-Foto Zainul Arifin dan Presiden Sukarno Shalat di Mesjid di AS tahun 1956







Foto ini dalam rangka kunjungan Presiden Sukarno ke Amerika Serikat tahun 1956. Ketika tiba saatnya shalat, Bung Karno dan rombongan menuju salah satu masjid di sana untuk bersujud. Foto-foto berikut terasa sejuk kalau kita resapi dalam hati. Karenanya saya merasa tidak perlu berpanjang kata mengomentari ataupun memuji. Kita nikmati saja deretan foto di bawah ini, sambil membenamkan imaji sedalam-dalamnya….

Bung Karno, dengan tongkat komandonya berjalan kaki melintasi koridor masjid. Para pengawal correct menjaga Presidennya, lantas mengiringkannya masuk ke dalam masjid.

Usai shalat berjamaah, Bung Karno berdoa sejenak. Sejurus kemudian, ia bangkit berdiri lagi untuk kembali melaksanakan shalat sunah dua raka’at…. Anggota rombongan lain, ada yang mengikuti Bung Karno shalat sunah, ada yang tekun berdzikir, ada pula yang beringsut mundur, dan menunggu di luar masjid.

Usai shalat, tak pernah lupa Bung Karno khusuk berdoa. Tampak di sebelah kiri Bung Karno adalah Roeslan Abdulgani. Diplomat muda, pahlawan pada pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, dan termasuk tokoh di balik Konferensi Asia Afrika Bandung yang bersejarah itu. Roeslan Abdulgani wafat 29 Juni 2005 dalam usia 91 tahun.

Seperti umumnya jemaah masjid, begitu pula Bung Karno. Di dalam masjid, tidak ada presiden, tidak ada menlu, tidak ada pejabat. Yang ada hanya imam dan makmum. Begitu pula usai shalat, Bung Karno dengan santai duduk di tangga masjid untuk mengenakan sepatu, seperti halnya jemaah yang lain.Usai shalat, ia kembali melanjutkan protokol kunjungan kenegaraannya. Antara lain menggelar pembicaraan bilateral dengan Presiden Dwight Eisenhower yang dikisahkan “kurang mesra”.
* dari berbagai sumber*

(Sumber: http://putrahermanto.wordpress.com/)

Peringatan 100 Tahun KH Zainul Arifin

PP Lajnah Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) menyelenggarakan Perayaan 100 tahun KH Zainul Arifin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 25 November 2009 kemarin, sebagai upaya untuk menghadirkan tokoh teladan dalam melanjutkan perjuangan bangsa.

Pada acara tersebut Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin memberikan sambutan mewakili Ketua MPR yang juga menantu Bung Karno, Taufik Kemas. Keluarga Bung Karno menyatakan, tidak akan pernah melupakan jasa KH Zainul Arifin.

Acara ini dihadiri oleh Mustasyar PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua DPR RI Marzuki Ali, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, dan sejumlah politisi lintas partai seperti Effendy Choirie (PKB), Ahmad Mubarok (Partai Demokrat), Arif Mudatsir Mandan (PPP), para pengurus PBNU dan keluarga besar KH ZAinul Arifin.

Sumber: nu.or.id

Pejuang Berpanji Laskar Hizbullah

Ia merupakan tokoh berwawasan kebangsaan. Berbendera organisasi laskar Hizbullah yang berazaskan keagamaan, ia bersama tentara resmi berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

KH. Zainul Arifin, seorang pahlawan kemerdekaan yang mengawali perjuangan pergerakan nasional di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Pada zaman Jepang, pergerakan Zainul Arifin dengan nama organisasi Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), yang kelak kemudian berganti nama menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Di bidang kemiliteran, Zainul pernah menjabat Panglima Hizbullah (Tentara Allah) untuk seluruh Indonesia dan Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI. Setelah kemerdekaan, ia berturut-turut menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Wakil II Perdana Menteri, Wakil Ketua DPR , dan Ketua DPRGR.

Gemeente Batavia atau Kotapraja Jakarta, itulah pekerjaan Zainul Arifin pada masa pendudukan Belanda. Dengan demikian, beliau adalah seorang pegawai negeri yang mendapat upah atau gaji dari pemerintah kolonial Belanda. Bekerja seperti itu memang sudah lajim pada zaman itu. Namun bedanya, walaupun bekerja pada pemerintah Belanda, pria kelahiran Barus, Tapanuli, tahun 1909, ini aktif dalam pergerakan nasional. Beliau masuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keislaman yang waktu itu juga sekaligus menjadi partai.

Dalam perjalanan sejarah, pemerintah pendudukan Belanda akhirnya harus keluar dari bumi Indonesia akibat kalah perang dari Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pemerintahan Belanda di Indonesia kemudian digantikan Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang ini menerapkan kebijakan baru mengenai partai-partai. Semua partai yang ada dilarang berdiri, tak terkecuali Partai NU. Tapi kemudian mengizinkan berdirinya Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai satu-satunya wadah bagi umat Islam. Zainul Arifin yang memperoleh pendidikan Sekolah Dasar dan pesantren, kemudian memasuki organisasi tersebut yang kemudian terpilih sebagai Kepala Bagian Umum.

Di bidang kemiliteran, Zainul Arifin boleh dikata merupakan salah seorang tokoh yang sukses. Sebelum masuk ke dunia militer, beliau terlebih dulu latihan militer selama dua bulan. Selepas menjalani latihan, beliau masuk Hizbullah, sebuah organisasi semi militer yang anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Islam. Organisasi ini merupakan salah satu laskar di antara sekian banyak laskar bersenjata di Indonesia yang melakukan perjuangan di samping tentara resmi.

Di laskar Hizbullah ini, Zainul Arifin kemudian terpilih menjadi Panglima Hizbullah seluruh Indonesia. Di bawah organisasi tersebutlah ia melakukan perjuangan. Hingga era revolusi kemerdekaan, mereka berjuang bersama tentara resmi untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dalam rangka penyatuan satu wadah tentara sebagai kekuatan pertahanan nasional, maka semua laskar yang ada dilebur atau disatukan ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Begitu pula halnya dengan Hizbullah, kemudian melebur menjadi TNI. Zaenul Arifin yang hingga akhir keberadaan Hizbullah duduk dalam pucuk pimpinan, kemudian diangkat sebagai Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI hasil penggabungan.

Sementara di pemerintahan, KH Zaenul Arifin lebih banyak duduk di lembaga legislatif. Awal kemerdekaan, beliau duduk sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). Kemudian sesudah pengakuan kedaulatan, tepatnya sejak tahun 1950 sampai tahun 1953, duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

Di lembaga eksekutif, beliau memang sempat duduk sebagai Wakil II Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo. Namun pada Pemilihan Umum tahun 1955, beliau kembali duduk di lembaga legislatif sebagai anggota DPR, dan bahkan kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua DPR.

Satu hal bersejarah terjadi pada periode ini. Pada periode ini, pertentangan politik di tanah air khususnya di lembaga legislatif sangat tajam. Negara Republik Indonesia ketika itu tidak lagi memakai UUD 45 sebagai dasar konstitusional negara, tapi telah memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebelum dibuat UUD yang baru. Dan menjadi tugas DPR-lah menyusun undang-undang dasar baru tersebut. Namun, dengan proses yang sangat panjang dan melelahkan, Konstituante tidak berhasil membuat undang-undang dasar baru tersebut. Bahkan, pertentangan di tubuh lembaga legislatif itu semakin besar dan tajam. Melihat keadaan demikian, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).

Masih berkaitan dengan kebuntuan yang terjadi di lembaga legislatif tersebut, akhirnya lembaga legislatif itupun dibubarkan dan selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). KH Zainul Arifin yang sejak awal diangkat menjadi Pejabat Ketua, kemudian dikukuhkan sebagai Ketua DPRGR.

Begitulah perjalanan hidup dan perjuangan salah seorang putra terbaik bangsa, KH Zainul Arifin. Sampai akhir hayatnya, beliau tetap mengabdi kepada nusa dan bangsa. Beliau meninggal dunia di usia 54 tahun, tepatnya pada 2 Maret 1963 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Mengingat jasa-jasanya pada nusa dan bangsa, maka negara menganugerahkan gelar penghormatan kepada KH Zainul Arifin sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gelar penghormatan tersebut dikukuhkan dengan SK Presiden Republik Indonesia No.35 Tahun 1963, tanggal 4 Maret 1963.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

SEABAD PANGLIMA HIZBULLAH Muslimat NU: KH Zainul Arifin, Pahlawan Nasional yang Sederhana

Jakarta, BulZan

KH Zainul Arifin, salah seorang pahlawan nasional yang berlatar belakang Ahlussunnah wal Jamaah adalah sosok yang sederhana dan tidak glamour (bermewah-mewahan). Meski menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Panglima Hizbullah, namun KH Zainul Arifin tetap suka menyapa dan akrab dengan rakyat kecil.
KH Zainul Arifin adalah sosok yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan segala pengorbanannya. Pada masa hidupnya, KH Zainul Arifin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan sepenuh jiwa raga, tenaga, fikiran dan harta benda bersama tokoh-tokoh nasional lainnya.

Demikian dinyatakan Ketua Himpunan Da’iyah dan Majelis Ta’lim Muslimat Nahdlatul Ulama (Hidmat NU) Hj. Machfudhoh Aly Ubaid kepada NU Online, Selasa (10/11). Menurut Machfudhoh, KH Zainul Arifin juga berjuang untuk membesarkan NU bersama para kiai dan ulama, baik melalui perjuangan bersenjata maupun diplomatik.

"KH Zainul Arifin juga mendidik anak-anaknya dengan semangat perjuangan dan pengabdian kepada rakyat. Termasuk untuk berjuang di jalur organisasi kemasyarakatan yang malatarbelakangi perjuangannya, yakni kelompok masyarakat tradisional," terang Machfudhoh.

Lebih lanjut, Machfudhoh juga menjelaskan, dalam kesehariannya KH Zainul Arifin adalah seorang bapak yang mengkader anak-anaknya dengan sangat baik dan bertanggungjawab. KH Zainul Arifin mengajak anak-anaknya untuk turut berjuang membesarkan NU.

"Salah satu buktinya adalah, anak-anaknya diajak untuk terlibat dalam perjuangan NU. Kita mengenal Neng Lilis dan Kak Neneng (dua puteri KH Zainul Arifin) yang aktif terlibat dalam perjuangan dan kepengurusan Muslimat NU)," tandas Machfudhoh. (nu/zayn)

NU Peringati 100 Tahun KH Zainul Arifin

Rabu, 25 November 2009 23:12 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 800 kali

Jakarta (ANTARA News) - Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Rabu malam menggelar peringatan 100 tahun KH Zainul Arifin, ulama dan tokoh nasional yang nyaris terlupakan.

Hadir dalam acara yang dilaksanakan Lajnah Taklif wan Nasyr (LTN) NU tersebut antara lain Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua DPR Marzuki Alie.

Kemudian Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok, dan Ketua FPKB DPR Marwan Jafar.

Dalam sambutannya, Hasyim mengatakan, peringatan tersebut harus dijadikan tonggak generasi saat ini untuk meneladani kepahlawanan mantan wakil perdana menteri dan ketua DPRGR di era Bung Karno itu.

"Ketulusan dalam perjuangan dan moral perjuangannya perlu kita teladani," katanya.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, meski merupakan tokoh besar, Zainul cenderung terlupakan, seolah tenggelam oleh tokoh NU sezaman maupun yang belakangan yang lebih dikenal.

"Padahal sejarah mencatat beliau tokoh pertama NU yang menduduki jabatan eksekutif, yakni wakil perdana menteri di Kabinet Ali Sastroamijoyo," katanya.

Zainul, lajutnya, juga merupakan tokoh NU pertama yang menduduki jabatan legislatif yaitu sebagai ketua DPRGR.

"Semoga ini tidak sekedar romantisme tapi menjadi teladan semua anak bangsa," katanya.

Hal senada dikemukakan Gus Dur. Menurutnya, jasa Zainul terhadap negara sangat besar dan patut diteladani.

"Warisannya yang masih diperingati sampai saat ini adalah Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan kabinet masanya," ujarnya.

Zainul juga mendirikan dan memimpin Laskar Hizbullah, salah satu milisi yang memainkan peranan penting di masa menjelang dan awal kemerdekaan.

Nama Zainul Arifin, yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional itu, juga terkenal saat peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno pada tahun 14 Mei 1962.

Saat itu, ketika sedang sholat Idul Adha, seorang anggota pemberontak kelompok Kartosuwiryo mencoba menembak Bung Karno namun meleset dan mengenai Zainul.(*)

Gus Dur: Zainul Arifin, Tokoh NU dalam Jajaran Militer

Jakarta - Zainul Arifin adalah tokoh NU yang sangat mumpuni dalam menjalin hubungan dengan militer. Beliau memiliki andil besar dalam pola hubungan militer-sipil hingga saat ini.

Demikian dinyatakan Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) seperti dimuat NU Online, Selasa (03/11) ketika dimintai pendapat mengenai kiprah KH Zainul Arifin, beberapa waktu lalu.



Menurut Gus Dur lagi, kyai yang lahir pada 2 September 1909 di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini merupakan salah satu tokoh NU yang berada dalam jajaran militer.

“Beliau adalah kawan sekaligus murid dari ayah saya, KH Ahmad Wahid Hasyim. Panglima HIzbullah ini merupakan pelobi ulung yang berperan sangat penting untuk mengimbangi kekuatan PKI di tubuh militer,” terang Gus Dur ketika ditemui di kediamannya.

Lebih lanjut, Gus Dur menjelaskan, ketika Republik sedang dalam ancaman PKI, KH Zainul Arifin berperan sangat penting untuk mengimbangi mengimbangi lobi PKI ke Presiden Soekarno.

“KH Zainul Arifin adalah salah satu tokoh NU dari luar Jawa yang berhasil naik ke pentas politik nasional melalui jalur kelaskaran. Karenanya, Beliau merupakan salah satu tokoh penting NU, terutama yang berasal dari luar jawa,” tandas Gus Dur. (Sumber: NU Online) FH

Gus Dur: Jangan lupakan kiprah KH Zainul Arifin

Berita Utama
Kamis, 26 November 2009

Gus Dur: Jangan lupakan kiprah KH Zainul Arifin

MANTAN Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengingatkan generasi muda, khususnya generasi muda Nahdlatul Ulama (NU), agar tidak melupakan peran dan kiprah (almarhum) KH Zainul Arifin dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Menurut Gus Dur, banyak yang melupakan kiprah KH Zainul Arifin yang merupakan mantan Panglima Laskar Hizbullah. Bahkan, salah satu prestasi terbesar Almarhum yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo pun banyak yang tak mengetahuinya.

�Beliau adalah bagian dari Kabinet Ali-Arifin (nama pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo). (kata) �Arifin� itu yang dimaksud adalah KH Zainul Arifin. Inilah salah satu hal terbesar yang sering dilupakan,� terang Gus Dur dalam sambutannya pada peringatan Mengenang 100 Tahun KH Zainul Arifin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/11) tadi malam.

KH Zainul Arifin, imbuh Gus Dur, juga turut berperan dalam memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1955. Hal itu merupakan rintisan Almarhum yang masih bisa dikenang Bangsa Indonesia sampai sekarang.

Dalam acara yang dirangkai dengan peluncuran buku biografi KH Zainul Arifin berjudul �Berzikir Menyiasati Angin� itu, Gus Dur menjelaskan bahwa KH Zainul Arifin dapat disebut mewakili kelompok Islam�terutama kalangan Islam tradisional�di Indonesia dalam Kabinet Ali Sastro. �Sebab, Ali Sastro adalah penganut kebatinan atau aliran kepercayaan,� katanya.

KH Zainul Arifin, bagi Gus Dur, tidak hanya sebagai tokoh NU yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, melainkan juga seorang yang memiliki kedalaman ilmu agama. �Beliau ditempa dengan pendidikan agama yang sangat keras (baca: kuat). Beliau juga seorang yang berjuang dari bawah,� jelasnya.

Pendapat senada disampaikan Ketua MPR RI, Taufik Kiemas, sekaligus mewakili keluarga mantan Presiden Soekarno (Bung Karno). Dalam pidato sambutan yang dibacakan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, Taufik Kiemas mengatakan, nama KH Zainul Arifin memiliki tempat tersendiri di keluarga Bung Karno.

�Kami, atas nama keluarga Bung Karno, tentu tak pernah melupakan perjuangan dan pengorbanan KH Zainul Arifin. Beliau punya tempat tersendiri di keluarga kami,� kata Taufik Kiemas.

Kenangan paling mendalam bagi keluarga Bung Karno, ujar Taufik Kiemas, saat KH Zainul Arifin menjadi korban salah tembak dari upaya pembunuhan terhadap Bung Karno saat menunaikan salat Idul Adha pada 14 Maret 1962.

�Kejadian itu tentu tidak dapat kami (keluarga Bung Karno) lupakan. Kami sangat menghargai dan menghormati pengorbanan Beliau,� ujar Taufik Kiemas.
Peringatan Mengenang 100 Tahun KH Zainul Arifin itu dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi; Ketua DPR RI Marzuki Alie; mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ryamizard Riyacudu, Pemimpin Umum Harian Duta Masyarakat Choirul Anam, putra dari almarhum KH Zainul Arifin, Jenderal
Purnawirawan Sanif, dan sejumlah tokoh lain.

Saturday, January 8, 2011





Patriotisme KH Zainul Arifin patut Diteladani

Ditulis pada 30 November 2009.





Patriotisme perjuangan dari Panglima Hisbullah KH Zainul Arifin patut diteladani, khususnya bagi generasi muda saat ini. Demikian ditegaskan Ketua PBNU KH Musthofa Zuhad Mughni dalam perbincangan dengan Republika di Jakarta, Rabu (25/11). ”Para pahlawan bangsa telah mengorbankan segala yang dimilikinya untuk merebut kemerdekaan dan berusaha menyejahterakan seluruh rakyat. Salah satunya dilakukan oleh Panglima Hisbullah KH Zainul Arifin. Patriotisme perjuangan beliau patut diteladani,” tegas kiai Musthofa.

Ditambahkan Kiai Musthofa bahwa KH Zainul Arifin adalah pahlawan yang turut memperjuangkan tegaknya Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia behadapan dengan kekuatan-kekuatan lain yang ingin menghancurkan Islam. ”Beliau telah mempertaruhkan banyak hal sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Termasuk memperjuangkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dari gempuran kelompok-kelompok yang anti Islam,” katanya.

Lebih lanjut, Musthofa menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada keluarga dan keturunan KH Zainul Arifin yang tetap melanjutkan perjuangan Anggut (kakek) mereka. Musthofa berpesan, agar jalinan silaturrahim antara PBNU dan keluarga serta keturunan KH Zainul Arifin tetap dapat dilanjutkan.

”Tentu kita berharap persatuan dan kesatuan di antara keturunan tokoh-tokoh NU tidak pupus begitu saja. Kita berharap agar jalinan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu, ini dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya untuk menegakkan izzul Islam wal Muslimin (kejayaan Islam dan kemuliaan umatnya red.),” tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa sebagai warga bangsa, seseorang atau sekelompok masyarakat tidak boleh berfikir untuk memutus kesejarahan dan kepahlawanan terdahulu. ”NU mengenal istilah jalur syuyukhiyah yang mengharuskan seseorang untuk selalu berhubungan dengan masa lalunya. Sejarah tak boleh dilupakan, bahkan sejarah perjuangan patrotisme patut diteladani,’ tegas KH Hasyim Muzadi.

Dikatakan kiai Hasyim, warga Nahdliyyin harus mengenal para tokoh pendahulunya dengan konperehensif. Bukan hanya di bidang jasa atau jabatan saja, tetapi juga di bidang keilmuan dan filsafat. ”Kalau kita bicara mengenai KH Zainul Arifin, tentu bicara pada kiprah beliau di bidang kejam’iyahan dan kebangsaan. Posisi Wakil Perdana menteri dan Ketua DPRGR menunjukkan bahwa KH Zainul Arifin adalah eksponen bangsa yang tak bisa diabaikan,” ungkapnya.

Menurut Kiai Hasyim, faktor ketokohan yang disambung kebangsaan akan menjelma menjadi kejuangan melalui proses politik dan kebangsaan. Sehingga idealisme seorang tokoh menjadi selalu termanifestasikan ke dalam seluruh aspek perjuangannya. ”Kita semua tahu bahwa jalur politik di masa-masa awal kemerdekaan adalah jalur politik idealis. Politik yang berdasarkan idealisme kepahlawanan dan kenegaraan, sama sekali bukan politik interest atau politik pragmatis. Jadi kalau ada orang yang tampil pada waktu itu, maka artinya ia adalah benar-benar pahlawan bagi negara ini,’ tutur Kiai Hasyim.



Pernyataan senada dilontarkan sesepuh Nahdlatul Ulama, KH Ali Yafie. Menurutnya, KH Zainul Arifin merupakan salah sati tokoh penting yang mewariskan banyak keteladanan. ”Salah satu di antara keteladanan yang harus diwarisi oleh warga Nahdliyin, terutama para aktivisnya, adalah pengabdian dan komitmen KH Zainul Arifin untuk berjuang demi terwujudnya cita-cita bersama,” katanya.

Kiai Ali Yafie berharap peringatan seratus tahun KH Zainul Arifin yang diselenggarakan oleh Lajnah Ta’lief wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) dapat dijadikan momentum bagi warga NU dan seluruh komponen bangsa untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah membangun negeri ini. ”Saya berharap, peringatan ini dapat menyatukan kembali tekad para penerus bangsa yang selama ini mungkin telah mulai tercerai-berai atau mulai mengendur,’ tandasnya.